Sumber :
- ANTARA/Dhoni Setiawan
VIVAnews
- Investigasi kisruh pelaksanaan Ujian Nasional 2013 telah rampung. Menteri pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh akan melaporkannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, paling lambat besok, Rabu 1 Mei 2013.
"Saya harus melapor ke pak presiden, investigasi itu kan perintah pak presiden. Saya punya kewajiban melaporkan ke beliau," kata M Nuh di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa 30 April 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kisah Inspiratif Jonatan Christie, Atlet badminton yang Membangun Masjid dari Dana Bonus Asian Games
"Saya harus melapor ke pak presiden, investigasi itu kan perintah pak presiden. Saya punya kewajiban melaporkan ke beliau," kata M Nuh di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa 30 April 2013.
Nuh memastikan akan ada sanksi terhadap pihak yang bertanggungjawab atas kasus yang membuat ratusan sekolah di 11 provinsi di Indonesia terpaksa menunda UN.
"Tentu nanti kita lihat, kan saya katakan ada 3 wilayah, yaitu pengadaan, pelaksanaan, dan percetakan," tuturnya.
Saat dikonfirmasi mengenai bocoran hasil investigasi UN, mantan rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS) itu menolak menyampaikan hasil investigasi tersebut ke publik sebelum ke presiden. Karena itu menyalahi etika.
Namun, ia menegaskan investigasi yang dilaporkannya itu merupakan hasil investigasi yang dilakukan tim Kemendikbud. Sedangkan hasil investigasi yang dilakukan BIN, dilaporkan terpisah, karena bukan tanggung jawabnya.
Pelaksanaan UN tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun ini dinilai carut marut. UN yang seharusnya digelar serentak Senin, 15 April 2013, mengalami penundaan di 11 provinsi di kawasan Indonesia Tengah.
Penyebabnya kendala teknis, yakni salah satu perusahaan pemenang tender yang bertugas mencetak lembar soal ujian, PT Ghalia Printing, gagal menyediakan lembar soal sesuai target. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Nuh memastikan akan ada sanksi terhadap pihak yang bertanggungjawab atas kasus yang membuat ratusan sekolah di 11 provinsi di Indonesia terpaksa menunda UN.
