Sumber :
- Antara/ M Risyal Hidayat
VIVAnews
– Tender pengadaan surat suara untuk Pemilukada Jawa Timur yang akan digelar 29 Agustus 2013 ternyata sudah rampung, Jumat 26 Juli 2013 lalu. Dan, pemenang tender proyek senilai Rp16,6 miliar dari dana APBD Jatim, sudah ditetapkan.
Pengadaan surat suara itu digelar oleh Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tendernya diikuti 52 rekanan yang mendaftar melalui situs pengadaan barang LPSE Jawa Timur.
Dari 52 rekanan, terdapat tiga penawar terendah, yakni CV Mulia Bersama dengan penawaran Rp5,94 miliar, PT Balai Pustaka nilai penawaran Rp5,68 miliar dan PT Karya Kita nilai penawaran Rp4,77 miliar. Dari harga dan spesifikasi barang, panitia memutuskan PT Karya Kita beralamat di Jalan Pasir Wangi, Bandung, Jawa Barat, sebagai pemenang.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pengadaan surat suara itu digelar oleh Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tendernya diikuti 52 rekanan yang mendaftar melalui situs pengadaan barang LPSE Jawa Timur.
Dari 52 rekanan, terdapat tiga penawar terendah, yakni CV Mulia Bersama dengan penawaran Rp5,94 miliar, PT Balai Pustaka nilai penawaran Rp5,68 miliar dan PT Karya Kita nilai penawaran Rp4,77 miliar. Dari harga dan spesifikasi barang, panitia memutuskan PT Karya Kita beralamat di Jalan Pasir Wangi, Bandung, Jawa Barat, sebagai pemenang.
Namun, meski pemungutan suara tinggal sebulan, pemenang tender belum mengerjakan proyek tersebut. Sumber di internal KPU Jatim menyebut, proyek pengadaan surat suara ini meski sudah beres dan ada pemenangnya tapi tidak juga dikerjakan. Padahal, menurut jadwal, tanggal 6 Agustus 2013, surat suara harus selesai dicetak dan dikemas. Kemudian, 7 Agustus didistribusikan ke kabupaten/kota di Jatim.
"Kabarnya, ada yang meminta ke pemenang tender surat suara tidak dicetak dulu," ungkap sumber di internal KPU Jatim.
Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad mengakui surat suara itu baru akan dicetak pekan depan. "Semua komisioner KPU masih sibuk menghadapi sidang gugatan DKPP, jadi belum sempat melakukan pleno terkait pencetakan surat suara," kata dia.
Karena, masih ada masalah dan harus diselesaikan, terkait protes tim pasangan Soekarwo–Saifullah Yusuf (KarSa), terkait adanya logo jempol pada foto pasangan Bambang Dwi Hartono–Said Abdullah. "Selain itu tim dari Bambang–Said juga melayangkan protes terkaiit foto KarSa yang dinilai foto lama dan minta diganti dengan foto baru," kata Andry.
Terkait itu, KPU Jatim akan menggelar pertemuan kedua pihak, paling tidak Kamis 1 Agustus mendatang. Karena, KPU juga sedang menghadapi sidang putusan gugatan tim hukum pasangan Khofifah-Herman di DKPP dan PTUN. Pihaknya berjanji, proses pencetakan surat suara akan selesai tepat waktu.
"Semua proses pengadaan seperti tender sudah dilakukan, dan yang melakukan itu dari Pemprov Jatim bukan dari KPU, dalam tender juga sudah ada perjanjian penyelesaian pencetakan," kata dia.
Andry juga membantah pengadaan surat suara harus selesai pada tanggal 7 Agustus 2013. Sesuai jadwal, pencetakan diminta selesai pada tanggal 13 Agustus dan dilanjutkan pensortiran dan pelipatan, pada tanggal 20 Agustus sudah didistribusikan ke kabupaten/kota se-Jatim.
Pada tanggal 27-28 Agustus semua alat kelengkapan pemilukada sudah terdistribusi ke TPS-TPS. Disinggung, lambatnya pencetakan surat suara disengaja untuk menunggu putusan DKPP dan PTUN, Andry juga menampik. Menurutnya pencetakan surat suara dengan kasus gugatan di DKPP dan PTUN adalah masalah yang berbeda, tidak berkaitan.
Bawaslu Konsolidasi
Sementara itu, demi meningkatkan partisipasi sekitar 30 juta masyarakat Jawa Timur dalam Pemilu Kada di Jawa Timur pada tahun 2013, Bawaslu menggelar Rapat Stakeholders Pengawasan Pemilu Kada dan Pelatihan Pengawasan Pemilu bagi Media Massa dan Ormas Provinsi Jawa Timur, di Surabaya.
"Dalam forum ini, kami berupaya menyatukan persepsi diantara Stakeholders, dan mengambil langkah yang tepat dalam menyukseskan Pemilu Kada Jatim," tutur Ketua Bawaslu Muhammad.
Menurutnya, upaya untuk menyukseskan Pemilu Kada di Jatim bukan semata-mata menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara tetapi juga jadi tanggung jawab masyarakat Jatim yang direpresentasikan melalui Stakeholders di Jatim. Kesamaan persepsi antara Stakeholders tersebut menjadi penting untuk ke depan.
Lebih lanjut Muhammad mengatakan, Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi terbesar di Indonesia yang terdiri dari 38 kabupaten/kota. Oleh karena itu, menciptakan Pemilu yang sukses di Jatim, turut membantu perkembangan demokrasi di Indonesia.
Ia juga mengungkapkan saat ini, kecenderungan angka golput dalam setiap pelaksanaan Pemilu kian lama semakin memprihatinkan. Tingkat apatisme dan apriori masyarakat dalam Pemilu diprediksi akan semakin memprihatinkan jika tidak segera ditanggulangi. "Puncaknya, pada Pemilu Kada Sumatera Utara, dengan tingkat golput 50 persen. Preseden yang buruk dalam demokrasi di Indonesia,” tutur Muhammad.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Namun, meski pemungutan suara tinggal sebulan, pemenang tender belum mengerjakan proyek tersebut. Sumber di internal KPU Jatim menyebut, proyek pengadaan surat suara ini meski sudah beres dan ada pemenangnya tapi tidak juga dikerjakan. Padahal, menurut jadwal, tanggal 6 Agustus 2013, surat suara harus selesai dicetak dan dikemas. Kemudian, 7 Agustus didistribusikan ke kabupaten/kota di Jatim.
