Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai sebagai provinsi dengan tata kelola pemerintahan paling baik. Hanya saja, provinsi itu dinilai buruk dalam hal pelayanan kesehatan.
Hal itu dikatakan Koordinator Regional Indonesia Governance Index Kemitraan, Muhammad Chozin, saat berkunjung di kantor redaksi VIVAnews , Jakarta, Jumat 23 Agustus 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Imbas Kematian Siswa Diduga Dianiaya, Kepala Sekolah SMKN 1 Nias Selatan Dibebastugaskan
Baca Juga :
Xiaomi Rilis Redmi Note 13 Pro Plus 5G: Desain Unik, Performa Gahar dan Harga Terjangkau
Hal itu dikatakan Koordinator Regional Indonesia Governance Index Kemitraan, Muhammad Chozin, saat berkunjung di kantor redaksi VIVAnews , Jakarta, Jumat 23 Agustus 2013.
"Meskipun terbaik, Yogyakarta memiliki kelemahan dalam pelayanan kesehatan. Yogyakarta hanya mengalokasikan Rp5.807 per kapita pada 2012, paling kecil dibanding seluruh provinsi di Indonesia," kata Chozin.
Penyusunan indeks itu berdasarkan data yang diambil dari 33 provinsi dari empat kategori atau arena, yaitu pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan sektor usaha. Penelitian dimulai Agustus 2012. Analisis data rampung pada Agustus 2013.
"Pengambilan kesimpulan dari data fisik dan Focus Group Discussion (FGD)," katanya.
Berikut sepuluh provinsi dengan peringkat teratas: Daerah Istimewa Yogyakarta (6.80), Jawa Timur (6.43), DKI Jakarta (6.37), Jambi (6.24), Bali (6.23), Sumatera Selatan (6.19), Kalimantan Selatan (6.19), Riau (6.18), Sulawesi Utara (6.17), dan Lampung (6.01).
Adapun provinsi yang menempati peringkat terbawah adalah Maluku Utara (4.45), Papua Barat (4.48), Bengkulu (4.48), Nusa Tenggara Timur (4.87), dan Papua (4.88). (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Meskipun terbaik, Yogyakarta memiliki kelemahan dalam pelayanan kesehatan. Yogyakarta hanya mengalokasikan Rp5.807 per kapita pada 2012, paling kecil dibanding seluruh provinsi di Indonesia," kata Chozin.
