SBY: Dana CSR Sebaiknya Dialokasikan untuk Pekerja

Peluncuran Buku Presiden SBY "Selalu Ada Pilihan"
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengurangi dana corporate sosial responsibility (CSR) yang biasa digunakan untuk dana pendidikan. Sebab, menurut dia, dana CSR ini bisa dialokasikan untuk kesejahteraan para pekerja.
Oknum Polisi Calon Perwira Aniaya Istri yang Sedang Hamil, Dilaporkan ke Polda Sumut

Misalnya, SBY mencontohkan, dana itu digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Pekerja, seperti yang baru saja dia resmikan, Selasa 8 April 2014. Rumah Sakit Umum Pekerja itu dibangun di kawasan industri Jalan Jawa Blog F PT KBN (Persero) Kawasan KBN Cakung, Jakarta Utara.
Bagikan Edukasi Seputar Diving, Pengacara Cantik Asal Filipina Ini Ketagihan Jadi Konten Kreator

"Saya bicara kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan bahwa di BUMN punya dana CSR selama ini dari porsinya itu untuk dana pendidikan. Itu tidak salah. Tapi sekarang anggaran pendidikan meningkat secara tajam, makanya saya berpesan pada Dahlan ke depan alokasikan CSR untuk kepentingan seperti ini, untuk pekerja kita dengan demikian semuanya bisa dibantu," kata SBY dalam sambutannya saat meresmikan RS Umum Pekerja. 
Serahkan Kesimpulan, Kubu AMIN: Kita Tak Rela Pemimpin yang Terpilih Itu Curang

SBY juga meminta agar Kementerian BUMN segera membangun rumah sakit serupa di kawasan-kawasan industri di tempat lain. Selain rumah sakit, SBY juga meminta agar segera dibangun rumah susun untuk para pekerja. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan pekerja. 

"Termasuk meningkatkan angkutan di kawasan yang angkotnya sulit, jauh. Angkot dari perusahaan akan bantu pekerja dan buruh," kata dia.

Fasilitas itu, menurut SBY, adalah salah satu rangkaian usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh selain meningkatkan upah buruh, jaminan kesehatan, BPJS, jaminan hari tua dan pensiun. 

"Dulu, penghasilan pekerja yang kena pajak mulai Rp1,3 juta. Pemerintah tidak adil, terlalu rendah, yang kita kenakan pajak lebih dari Rp2 juta, mereka dibebaskan dari pembayaran pajak," ujarnya.

Hal ini, SBY mengatakan, dilakukan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebab, apabila kesejahteraan buruh ditingkatkan, maka kinerja mereka juga akan meningkat sehingga produktifitas dan daya saing juga ikut meningkat. Sementara produktifitas meningkat, maka perusahaan juga akan terus berkembang, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan buruh. 

"Jadi era upah buruh murah sudah selesai, ini kita jalankan dengan catatan kenaikan sesuai kemampuan perusahaan. Itulah falsafah dan kebijakan yang dianut dunia ketenagakerjaan dan industri kita," tuturnya.

Rumah Sakit Umum Pekerja yang baru saja diresmikan itu, memiliki luas bangunan 3.682 meter dan memiliki 9 lantai dengan fasilitas 176 tempat tidur, dan satu kamar operasi. Kemudian, ada genset sebesar 1250 kwh. Namun, menurut Direktur Utama PT KBN Sattar Kaba, rumah sakit itu belum bisa dioperasikan.

"Semuanya kelas dua. Saat kita mengurus izin operasi tidak bisa terbit hanya satu kelas, harus ada tiga kelas, izin operasi baru bisa keluar," kata Sattar. (eh)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya