- menpan.go.id
VIVAnews - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Yuddy Chrisnandi mengklaim, kebijakan pelarangan menggelar rapat di hotel bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermanfaat besar bagi negara. Baru dua bulan berjalan, kementeriannya sudah berhasil menghemat anggaran Rp4 miliar.
"Dalam dua bulan terakhir, kita pangkas Rp4 miliar. Itu dalam dua bulan lho," kata Yuddy di kantor Wapres, Jakarta, Senin 22 Desember 2014.
Ia mengakui, institusinya belum mengakumulasi seluruh data dari 34 kementerian. Satu kementerian yang dia ketahui yaitu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam dua bulan, kementerian itu bisa menghemat Rp16 miliar.
"Baru Menpan dan ESDM saja selama dua bulan penghematan sudah Rp20 miliar," ujarnya bangga.
Berdasarkan data "mentah" tersebut, Yuddy mempersilakan masyarakat turut menghitung. Dia mengambil contoh, misalkan rata-rata per dua bulan kementerian lain juga menghemat Rp6 miliar, penghematan menembus angka triliunan rupiah.
"Jadi Anda kalikan 34 kementerian dan kali 6. Bisa Rp1,6 triliun. Belum kabupaten/kota, luar biasa penghematannya. Kalau kita berhemat, berbuat baik, uang dikumpulkan untuk program rakyat, kira-kira didukung nggak?"
Sebelumnya, pemerintah melarang PNS untuk menggelar rapat di hotel. Aparatur negara itu diminta memanfaatkan gedung milik pemerintah. Kebijakan ini dimaksudkan guna efisiensi anggaran yang saat ini gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. MenPAN RB memberikan tenggang waktu hingga akhir November untuk tidak lagi menggunakan hotel sebagai tempat rapat.
PNS diwajibkan menggunakan fasilitas pemerintah di wilayah masing-masing. Apabila tidak memiliki fasilitas gedung pertemuan, mereka diminta meminjam gedung pertemuan instansi lain yang juga milik pemerintah.
Apindo Sebut Keputusan MK Beri Kepastian Investasi dan Ekonomi
Apindo menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres membawa angin segar bagi perekonomian RI, baik dari sisi investasi dan dunia usaha.
