Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 1 Oktober 2015 | 08:51 WIB
  • Upacara Kesaktian Pancasila Tanpa Wapres

  • Oleh
    • Nila Chrisna Yulika,
    • Anwar Sadat
Upacara Kesaktian Pancasila Tanpa Wapres
Photo :
  • ANTARA/Rosa Panggabean
Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. Setiap 1 Oktober diperingati untuk mengenang peristiwa pemberontakan PKI pada 30 September 1965.

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis 1 Oktober 2015. Tema upacara hari Kesaktian Pancasila tahun ini adalah "Kerja Keras dan Gotong Royong Melaksanakan Pancasila"

Upacara itu dimulai pukul 08.00 WIB, dengan iringan lagu-lagu perjuangan. Presiden Indonesia Joko Widodo dengan ibu negara Iriana Jokowi, dan didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja sudah berada di lokasi upacara.

Namun, berdasarkan pantauan VIVA.co.id di lokasi, Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla tidak dapat menghadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila ini sebab sampai saat ini masih berada di New York.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila, Ketua MPR Zulkifli Hasan bertindak sebagai pembaca teks Pancasila.

Sementara yang bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Kapolresta Depok Kombes Dwiyono dan pembacaan Naskah UUD '45 akan dilakukan oleh Ketua DPD Irman Gusman.

Sedangkan untuk pembacaan dan penandatanganan ikrar dilakukan ketua DPR Setya Novanto. Untuk pembacaan doa dipimpin oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syarifuddin.

Upacara Hari Kesaktian Pancasila ini juga dihadiri oleh Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, sementara untuk Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tidak dapat hadir dan digantikan oleh wakilnya Komjen Budi Gunawan.

Peserta upacara terdiri atas anggota TNI seluruh angkatan, yakni TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat dan anggota Polri. Kemudian siswa SD, SMP,  SMA dan beberapa organisasi lainnya juga turut menjadi peserta upacara ini.

Hari Kesaktian Pancasila merupakan agenda rutin Kepala Negara sejak Soeharto menjadi Presiden. Upacara ini kontroversial karena peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam sempat menyatakan pelaksanaan upacara ini tidak ada dasar hukumnya.

Upacara ini berkaitan dengan peristiwa 30 September 1965, ketika sejumlah jenderal diculik dan dibawa ke lokasi upacara digelar. Pemerintahan Orde Baru kemudian memperingati kematian jenderal-jenderal itu pada keesokan harinya sebagai Hari Kesaktian Pancasila.