- internship-turnkey.com
VIVA.co.id – Kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) oleh pemerintah Indonesia masih terus disoroti. Kebijakan kelonggaran terhadap warga asing itu dianggap akan memperbesar potensi masuknya narkoba ke Indonesia.
"Para mafia narkoba itu biasanya memang memanfaatkan kelemahan sistem yang ada. Memang potensinya (narkoba masuk) bisa lebih mudah," kata Kepala Bagian Humas dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Besar Slamet Pribadi, di Jakarta, Rabu 3 Februari 2016.
Dua negara yang masuk dalam daftar BVK adalah Australia dan Tiongkok, yang dianggap BNN termasuk negara yang kerap jadi asal para pengedar barang haram tersebut di Tanah Air.
Apalagi, menurut dia, para bramacorah memang biasanya selalu memanfaatkan celah lemahnya sistem. Namun demikian hal tersebut adalah program pemerintah yang seharusnya sudah dipertimbangkan dengan matang.
Lebih jauh, BNN kata dia telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli dan Polri untuk menangkal potensi buruk pemberlakuan BVK. Salah satu aspek yang harus diperketat adalah pengawasan imigrasi masuknya para warga asing yang diberikan bebas visa selama 30 hari.
"Tentu pengawasan di wilayah perbatasan akan lebih diperketat," katanya.
Sebelumnya dalam rapat Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly disoroti juga soal BVK tersebut yang dianggap rentan menjadi pintu masuk para bandar narkotika. Anggota Komisi III, Daeng Muhammad dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah mengkaji kembali soal obral BVK yang diharapkan bisa mendongkrak signifikan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.
"Ada kasus di Jepara, temuan mesin narkoba. Kenapa luar biasa narkoba masuk ke Indonesia," kata Daeng Muhammad hari ini. (ren)
