VIVAnews - Pemerintah Indonesia akan membentuk tim negosiator untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam pembahasan review nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) penempatan TKI ke Malaysia.
"Indonesia sedang bentuk tim negosiator untuk bekal di joint working group," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno di kantor Gatot Subroto Jakarta, Jumat,10 Juli 2009.
Joint working group diselenggarakan untuk mempertemukan tim negosiasi dari dua negara pada 15 Juli 2009 di Malaysia guna membahas review MoU.
Tim negosiasi dari Indonesia saat ini sedang dibahas di Departemen Luar Negeri. "Dalam hal tenaga kerja ke luar negeri, perlu koordinasi dengan instansi terkait, seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Hukum dan HAM, dan Kepolisian," katanya.
Erman mengaku Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) tidak dilibatkan dalam tim negosiator tersebut. "BNP2TKI tidak dilibatkan karena ini arena wilayah kebijakan menteri. Penempatan ke Malaysia, bersifat business to business (B to B), bukan government to government (G to G) dan government to business (G to B)," katanya.
Sementara jika penempatan TKI bersifat G to G, maka BNP2TKI yang bertanggung jawab untuk menandatangani, seperti di Jepang.
Erman memperkirakan review MoU akan selesai pada akhir Juli 2009. "Diharapkan secepatnya bisa selesai setelah pertemuan JWG tersebut," ujarnya. Sehingga, saat itu juga, moratorium larangan pengiriman TKI ke negeri Jiran tersebut bisa dicabut.
"Berdasarkan dialog di radio Bernama Malaysia tanggal 6 Juli lalu, masyarakat Malaysia sangat menginginkan larangan tersebut segera dicabut," kata Erman.
Pemerintah Harus Antisipasi Kebijakan Ekonomi-Politik Imbas Perang Iran-Israel
Serangan mengejutkan dari Iran sebagai balasan terhadap Israel yang menyerang pangkalan militer Iran di Damaskus, Suriah, membuat dunia terkejut sekaligus meningkatkan es
