- VIVA.co.id/Istimewa
VIVA.co.id - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa tidak ada ruang bagi militer Indonesia untuk bergerak melakukan operasi pembebasan sandera 10 WNI di Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf.
"Tidak bisa, konstitusi mereka begitu. Kita juga paham mengenai itu. Yang paling mungkin dilakukan ya berikan asistensi dari perwira pasukan khusus," kata Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 4 April 2016.
Menurut Luhut, Pemerintah tetap mengkoordinasikan penyelamatan 10 sandera tersebut di Filipina. Saat itu, kata dia, perusahaan tempat WNI itu bernaung sudah siap untuk membayar tebusan yang diminta kelompok militan Abu Sayyaf.
"Sekarang masih dikerjakan, antara perusahaan dengan yang menyandera mereka. Perusahaan siap membayar," ujar Luhut.
Selain itu, Luhut mengakui ada sejumlah opsi yang akan ditempuh guna membebaskan para sandera. Hanya saja opsi itu enggan dia terangkan. "Opsi sudah ada. Saya kira tak perlu disebutkan, kan sudah ada komunikasi mereka," kata Luhut.
Seperti diketahui, 10 awak kapal tunda Brahma 12 sudah disandera milisi Abu Sayyaf sejak 26 Maret 2016. Pihak penyandera meminta tebusan 50 juta peso atau setara Rp14,2 miliar untuk diserahkan paling lambat 8 April 2016 mendatang. (ase)
KSAD Tunggu Perintah Panglima untuk Misi Bebaskan WNI
Hingga saat ini, ada 10 WNI yang disandera milisi Abu Sayyaf.
