'Kenapa Kita Impor, Jika Anak Bangsa Bisa Bikin?'

Deputi Bidang SDA dan Jasa Kementerian Maritim, Agung Kuswandono (batik merah)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Syahrul Ansyari

VIVA.co.id – Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Alam menyambut baik temuan teknologi baru bernama konverter kit. Mereka menilai pemerintah memang harus mendorong produk-produk asli dari dalam negeri.

Paket Konverter Kit Bikin Nelayan Hemat 50 Persen

"Ini orang lokal, kita dukung yang lokal ini," kata Deputi Bidang SDA dan Jasa Kementerian Koordinator Kemaritiman, Agung Kuswandono, di Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat, 13 Mei 2016.

Selain merupakan produksi yang dibuat oleh anak bangsa, Agung mengemukakan bahwa pabriknya pun dikelola anak bangsa. Begitu pula dengan tenaga kerja juga dari kalangan lokal.

BPPT Kembangkan Sistem Cerdas Pencari Ikan untuk Nelayan

"Harus pemerintah pusat yang menangani, karena level nasional. Kenapa kita harus impor kalau anak bangsa bisa bikin?" ujarnya.

Apalagi, sejauh ini konverter kit sudah uji coba 9 kali. Kemudian, pemerintah daerah juga mendukung, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Barat, mendukung dan mengangkatnya ke level provinsi.

Pertamina Bagikan Seribu Konverter Kit Secara Cuma-Cuma

"Produk ini temuan yang luar biasa, bisa mengalahkan produk luar negeri. Tinggal menunggu akreditasi KAN," imbuhnya.

Agung menambahkan, apabila sudah jadi secara menyeluruh maka pemerintah bisa ekspor alat itu ke luar negeri. Ia yakin prospeknya cukup baik.

"Bayangkan, jika Thailand, Filipina, (converter kit) digunakan mereka, pasarnya luar biasa besar. Ekonomi kan berkembang. Dukungan kita ke arah sana," imbuhnya.

Agung menilai alat itu harus dikembangkan nasional. Sejauh ini, produknya sudah dipatenkan, dan mendapat label SNI.

"Harusnya kita punya kebanggaan ini produk lokal masyarakat," kata dia.

Dia meyakini jika diproduksi secara nasional, maka industri nasionalnya bangkit. Oleh karena itu, institusinya akan mengumpulkan Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Standarisasi Nasional (BSN), serta Mendagri.

"Supaya ada aturan yang mengganjal kita muluskan."

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya