- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi menyayangkan ketidakhadiran Presiden RI, Joko Widodo, dalam acara puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 23 Juli 2016.
“Hari ini adalah peristiwa bersejarah. Karena sepanjang perayaan HAN diadakan di luar Jawa. Kalau tahun kemarin di Istana Bogor dan yang sangat amat disayangkan, Pak Presiden tidak dapat hadir. Anak-anak di sini ada yang kecewa juga. Ini kan peristiwa yang sangat penting untuk anak-anak Indonesia,” katanya saat dihubungi VIVA.co.id.
Pria yang akrab disapa Kak Seto itu pun sempat membandingkan Jokowi dengan mantan Presiden RI, almarhum Soeharto, yang menurut dia, lebih menaruh perhatian terkait momentum itu.
“Kalau pada zaman Orde Baru, dari tahun 1986 sampai 1997 (kalau tidak salah) Pak Harto tidak pernah absen menghadiri perayaan Hari Anak Nasional. Beliau selalu menyediakan waktu untuk merayakan ini bersama anak-anak. Harusnya, kalau bisa, jangan sampai dikalahkan hari anak ini karena menyangkut harapan dari sebuah generasi bangsa,” katanya.
Sebagai kado HAN, Kak Seto pun memohon Perppu Kebiri yang diusulkan Jokowi dan segera digaungkan DPR RI serta disahkan menjadi undang-undang diperbaharui.
“Mengenai hukuman kebiri, sebaiknya juga melibatkan para ahli dari para disiplin ilmu. Misalnya dari sisi kedokteran dan psikologi. Harus ada yang bisa melindungi anak sepenuhnya dari kekerasan seksual,” tuturnya.
Pada momen ini, Kak Seto berharap pemerintah bisa membuat pusat data kekerasan anak di setiap daerah agar dapat memonitoring serta melakukan penindakan cepat yang menyangkut kekerasan terhadap anak.
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
