- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo mengingatkan semua anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk tetap profesional dan netral dari kegiatan politik praktis. Ini termasuk tidak mendukung salah satu kandidat di Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Februari 2017.
Demikian kata Jokowi saat memimpin upacara hari ulang tahun Korpri ke-45 di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2016. Dia menyambut baik tema peringatan Korpri ke-45, yakni "Bersama Korpri Meneguhkan Netralitas dan Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara" (ASN).
"Sangat tepat temanya dalam menyambut pesta demokrasi Pilkada 2017. Momentum Pilkada harus menjadi ajang ujian netralitas dan profesionalisme ASN. Ujian tetap menerapkan Panca Prasetya Korpri, pengabdian bukan kepada kepentingan kelompok, melainkan kepada negara, kepada bangsa dan kepada rakyat," ungkap Jokowi.
Berbaju Korpri, Presiden Jokowi, sebagai pembina upacara juga menyampaikan penghargaan tertinggi kepada seluruh anggota Kopri.
"Saya sebagai penasehat nasional Korpri, memberikan penghargaan yang tinggi kepada keluarga besar Korpri yang sudah dan emban tugas, tanggungjawab, pengabdian kepada negara, bangsa, rakyat di seluruh penjuru tanah air dan dunia," ujar Jokowi di hadapan ribuan peserta upacara.
Presiden Jokowi juga meresmikan Toko Online Korpri dan Korpri Expo, yaitu pameran yang diikuti oleh seluruh pengurus Korpri di semua tingkatan, mulai di tingkat kementerian/lembaga sampai kepengurusan di daerah.
Turut hadir dalam upacara itu, antara lain, Kepala Kepolisian Daerah Metrojaya, Irjen Mochamad Iriawan, Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Kepala Staf Kantor Kepresiden Teten Masduki, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.
(ren)
