- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id – Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Jaksa Agung M. Parsetyo mendukung kebijakan MA ini
"Yang pasti, dengan adanya Perma itu membuat pemberantasan korupsi lebih matang. Kita lebih memiliki jalan yang lapang," kata Prasetyo di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Selasa 3 Januari 2017.
Perma ini membuka jalan untuk menindak korporasi, yang selama ini sulit dijerat dalam kasus korupsi.
"Dengan adanya Perma itu kan membuat lebih memudahkan kita. Semua pihak tidak perlu ragu. Swasta pun memang menjadi objek pemberantasan korupsi juga," tegasnya.
Ketua MA, Hatta Ali, pada 28 Desember 2016 mengungkapkan Perma itu disusun berdasarkan komunikasi dengan sejumlah aparat penegak hukum, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Polisi hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Perma mengatur sebuah korporasi yang diduga melakukan tindak pidana, maka penegak hukum bisa meminta pertanggungjawaban hukum kepada seseorang yang tercatat pada akta korporasi sebagai penanggung jawab korporasi itu.
Prasetyo berharap Perma ini bisa mendorong aparat penegak hukum semakin tegas mengusut tindak pidana yang melibatkan korporasi.
(ren)
