- Puspen TNI
VIVA.co.id – Pemerintah mengklaim daerah-daerah perbatasan Indonesia kini telah minim dari ancaman kedaulatan termasuk dari risiko titik masuk invasi dan risiko pencaplokan wilayah oleh negara lain.
Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, ancaman kedaulatan kini menjadi masalah masa lalu.
"Ancaman dari tahun ke tahun berubah. Apa yang kita latihkan di Natuna (latihan pertahanan) tahun 1996, sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Dari ancaman nasional hingga ancaman serbuan negara lain, kita tidak perlu takut lagi, sudah berubah," ujar Wiranto saat membuka acara Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 8 Maret 2017 sebagaimana disiarkan oleh Kantor Humas Kemenko Polhukam.
Wiranto melanjutkan, ancaman pada masa kini lebih kompleks. Ancaman itu tidak selalu menyangkut masalah kedaulatan namun lebih berbahaya lagi karena menyasar kepada individu seperti peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang pencegahannya lebih sulit dilakukan.
"Ancaman sekarang multidimensional misal narkoba, terorisme, radikalisme. Ada lagi illegal fishing, illegal logging dan banyak lagi ancaman beranekaragam. Ancaman itu bisa masuk perbatasan Indonesia," ujar Wiranto.
Menurut Wiranto, upaya peningkatan keamanan di wilayah perbatasan saat ini mendapat lebih banyak perhatian dari pemerintah. Upaya tak sekadar menjaga perbatasan dari kedatangan militer asing namun juga sipil yang masuk secara sah.
Dia mengatakan, tanpa pengawasan yang ketat, perbatasan akan bisa menjadi titik masuk warga asing yang memiliki niat jahat seperti menyelundupkan narkoba hingga menyebarkan paham radikal. Hal-hal ini yang menjadi perhatian utama pemerintah.
"BNN (Badan Narkotika Nasional) melaporkan ratusan ton narkoba masuk ke Indonesia setiap hari. Jalur tikus yang dilaporkan ada 1.400 karena itu peningkatan keamanan di wilayah perbatasan itu harus ditingkatkan," ujarnya. (ren)
