Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Selasa, 21 Maret 2017 | 00:00 WIB
  • Mendagri: Mayoritas Kriminal adalah Warga Beridentitas Ganda

  • Oleh
    • Lazuardhi Utama,
    • Yasir (Makassar)
Mendagri: Mayoritas Kriminal adalah Warga Beridentitas Ganda
Photo :
  • VIVA.co.id/Yasir
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin, 20 Maret 2017.

VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan melalui program KTP Elektronik atau e-KTP ke depan tidak ada lagi warga yang memiliki identitas ganda.

Sebab, menurut dia, warga yang memiliki lebih dari dua KTP mayoritas dimanfaatkan oleh penjahat hingga teroris dengan cara memalsukan atau menyamarkan identitasnya.

"Contoh warga negara kita yang terlibat kasus pembunuhan saudara tiri pimpinan Korea Utara di Malaysia (Kim Jong-nam). Itu niatnya sudah tidak bagus. Dia punya dua e-KTP, satu di Banten, satu di Jakarta. Tinggal namanya diubah, Aisyah, satunya lagi Isyah. Padahal sidik jari sama," kata Tjahjo di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 20 Maret 2017.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya juga pernah mendapatkan laporan adanya satu warga yang memiliki 169 keping e-KTP asli. 

"Itu pernah kebongkar satu orang punya 169 e-KTP asli. Dia kerjanya bobol ATM. Dia juga punya alamat di seluruh Indonesia. Sidik jarinya sama hanya namanya dibolak-balik. Fotonya ada pakai kacamata, pakai jenggot, pakai kumis. Statusnya nikah, ada juga bujangan. Ini mulai kita tertibkan tahun ini," tuturnya. 

Menurut Tjahjo, jika pendataan dan rekam data kependudukan telah dilakukan, seluruh data penduduk Indonesia dapat diketahui oleh pemerintah, serta akan dimanfaatkan dengan bijak. Termasuk dalam hal membatasi ruang gerak pelaku kriminal hingga teroris dengan data base tersebut.

"Datanya satu, kita sudah siapkan servernya. Program ini akan sangat bermanfaat, dengan data base dan alat kita yang canggih, kemarin korban haji itu, kita cocokkan sidik jarinya, 30 menit sudah ketahuan. Yang teroris juga bisa kita cek, bisa kita tahu," paparnya.

Ia menyebut, guna menyempurnakan data base kependudukan tersebut, pihaknya menggandeng sejumlah instansi, seperti Polri, Kejaksaan hingga perbankan. 

"Kita sudah merujuk dengan hampir semua perbankan, dengan kepolisian, dengan BNN, kejaksaan, pajak, Imigrasi, lembaga-lembaga asuransi, semua lengkap. Tahun ini sudah bisa diakses ke seluruh masyarakat. Jadi kalau saya sakit mendadak di Makassar, tinggal dibuka saja NIK-nya, ini bisa keluar semua rekamnya ini. Pernah sakit apa, sakit ini dan sebagainya," jelasnya. 

"Dengan BNN, dengan Polri kita bisa cek pernah tidak, dia terlibat kasus narkoba, pernah tidak terlibat kasus misalnya teroris," tambahnya. 

Ia menyatakan, saat ini pihaknya tengah mencari instansi yang dapat mengelola server dari seluruh data base tersebut. Apalagi, seluruh data kependudukan itu merupakan dokumen rahasia negara. 

"Sekarang ini dari Indosat ke Telkom, sudah saya ganti, dirapikan lagi, kita cari nanti siapa yang akan merawat server itu. 254 juta penduduk Indonesia itu lengkap datanya," jelas Tjahjo.