- hanafirais.com
VIVA.co.id - Pernyataan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, meminta aparat menelusuri aktor isu referendum Minahasa menuju Minahasa Merdeka ditanggapi aktivisnya. Menurut Rocky Oroh, referendum (jejak pendapat) Minahasa itu bukan makar karena dijamin konstitusi.
"Dengan kejadian ini, pemerintah pusat harusnya melakukan evaluasi. Tentang hak kaum minoritas di Indonesia. Apakah hak minoritas Indonesia sudah dijamin negara? Hak untuk beribadah dan mendapatkan perlakuan yang sama. Itu intinya. Jadi, keliru kalau yang kami suarakan adalah makar," ujar Rocky di Manado, Selasa 16 Mei 2017.
Jika Hanafi Rais, putra Amien Rais, menilai tuntutan referendum adalah gerakan makar, Rocky memintanya datang ke Minahasa. "Kami tantang datang di Minahasa. Silakan datang, kami akan ajarkan bagaimana Pancasila yang sebenarnya itu," ujarnya.
Selama ini rakyat Minahasa menilai pemerintah pusat gagal memberikan rasa nyaman untuk kaum minoritas di Indonesia. Mulai dari seribuan gereja yang dibakar, ditutup, dan lain-lain. Hak untuk eksis di pemerintah, kaum minoritas seakan tidak berhak untuk duduk di jabatan-jabatan tinggi negara di Indonesia.
"Mulai dari menteri/badan, kemudian juga di Polri/TNI. Itu sangat jelas kami lihat. Bangsa Minahasa adalah bangsa pintar-pintar tapi karena keyakinan berbeda sehingga tidak mendapat hak yang sama sebagai seorang warga negara," katanya.
Ia menambahkan, seharusnya kata minoritas, kafir atau lain-lain harus dilarang pemerintah karena kemerdekaan Indonesia diraih bukan karena minoritas dan mayoritas tapi karena persatuan.
"Kami bangsa Minahasa berhak eksis karena kami mempunyai hak yang sama di Indonesia. Jika minoritas tidak dikenakan untuk membayar pajak untuk negara maka kami tidak akan meminta hak kami. Sekali lagi ini bukan karena masalah Ahok. Masalah Ahok hanya satu persen dari ribuan kasus intoleran yang kami terima. Jadi jangan dipelintir karena Ahok. Ahok sudah menjadi kesatuan masalah intoleran yang terjadi di Indonesia," ujar Rocky.
Referendum Minahasa, Rocky mengingatkan lagi, bukan makar. Jika disangka makar itu sudah pelecehan. "Jajak pendapat juga belum tentu hasilnya pisah dari NKRI. Jika tetap memaksakan penyangkaan makar maka itu sudah menyinggung bangsa Minahasa yang sampai detik ini masih NKRI. NKRI harga mati jika negara berlaku adil," ujarnya.
