- VIVA/Ali Azumar
VIVA.co.id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan tahun 2017 lebih serius dibanding tahun 2015 dan 2016. Karena musim kemarau tahun ini normal.
"Kalau kemarau normal, maka kerawanan kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi. Karena itu kita tidak boleh lengah. Harus waspada dan siaga," ujar Willem saat menghadiri peluncuran program Desa Bebas Api 2017 yang digagas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Selasa, 16 Mei 2017.
Ia mengatakan, saat ini di Indonesia baru Riau dan Sumatera Selatan yang menetapkan status siaga darurat. "Kami imbau daerah lain segera menyatakan (siaga) juga. Supaya kita bisa menggunakan sumber daya dari pusat," kata Willem mengingatkan.
Menurutnya, pemerintah sudah mengalokasikan dana on call sebesar Rp2 triliun. Dana itu untuk menanggulangi seluruh bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
"Dana tersebut terletak di Kementerian Keuangan. Kalau ingin digunakan BNPB harus mengajukan terlebih dahulu," jelasnya.
Terkait program Desa Bebas Api yang digagas PT RAPP, Willem mengapresiasi. Karena apa yang dilakukan perusahaan tersebut investasi cukup efektif. Dan desa merupakan salah satu pahlawan lingkungan karena ikut aktif menjaga agar tidak terjadi Karhutla.
Untuk mendukung program pemerintah mencegah sejak dini Karhutla, PT RAPP yang merupakan unit bisnis dari APRIL Grup kembali meluncurkan Program Desa Bebas Api atau Free Fire Village Program tahun 2017.
Untuk tahun 2017 ini, jumlah desa di Provinsi Riau yang termasuk dalam program Desa Bebas Api berjumlah 18 desa yang berasal dari Kabupaten Pelalawan dan Kepulauan Meranti.
Direktur Utama PT RAPP, Rudi Fajar, mengatakan program ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak membakar lahan. Setiap desa terdapat satu koordinator penggerak dalam penanggulangan Karhutla di Desa Program Bebas Api, setiap hari melakukan patroli mengelilingi desa untuk memantau api.
"Mereka juga mensosialisasikan bahaya karhutla kepada masyarakat setempat.
Naiknya jumlah desa yang bergabung dalam program ini bukanlah tanpa alasan. Hal ini karena pihak RAPP memberikan reward yang menarik kepada desa yang telah sukses mencegah pembakaran lahan di wilayahnya.
Reward tersebut berupa pemberian Rp100 juta non-cash atau dalam bentuk program, jika sebuah desa telah sukses menerapkan zero api. Sementara, jika masih ada pembakaran lahan, desa yang bersangkutan hanya akan diberikan setengahnya yaitu Rp50 juta.
Hadiah ini tidak diberikan dalam bentuk uang melainkan barang atau dalam bentuk pembangunan infrastruktur di desa.
"Hal ini merupakan komitmen perusahaan yang siap untuk melakukan pencegahan sejak dini ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2017 untuk mewujudkan Riau bebas asap seperti di tahun 2016 lalu. Kami selalu melakukan langkah-langkah strategis dan sedini mungkin menghadapi ancaman karhutla," ujarnya.
Dalam Kesempatan ini, penghargaan juga diberikan kepada desa yang memenangkan reward Rp100 Juta, yakni Desa Sering, Kuala Panduk, Petodaan, Teluk Binjai, Teluk Meranti, Penarikan yang berasal dari Kabupaten Pelalawan.
Kemudian Desa Olak dari Kabupaten Siak dan Desa Tasik Putri Puyu dan Tanjung Padang dari Kepulauan Meranti. Sedangkan desa yang mendapatkan reward Rp 50 juta, yakni Kelurahan Pelalawan, Kuala Tolam, Langgam dan Pangkala Gondai yang berasal dari Kabupaten Pelalawan. Lalu, Desa Lubuk Jering dari Kabupaten Siak.
