- VIVA/Raudhatul Zannah
VIVA.co.id – Pemerintah masih mengkaji sejumlah lembaga nonstruktural yang akan dibubarkan atau dileburkan pada tahun ini. Hal itu guna melanjutkan kebijakan yang pernah dilakukan demi efiensi dan reformasi birokrasi di setiap lembaga.
"Kami sedang mengkaji 8 LNS (lembaga nonstruktural) yang kami coba bisa evaluasi. Itu ada penggabungan atau dibubarkan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2017.
Asman mengatakan, rencana pembubaran itu salah satunya dilakukan terhadap lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rencana itu masih digodok oleh Badan Musyawarah DPR yang sebelumnya menginisiasi revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu pasal yang akan diubah adalah membubarkan KASN sebagai lembaga negara.
"Kan sudah dijawab Presiden. Menugaskan Menpan-RB, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan, untuk mewakili pemerintah. Sekarang prosesnya di Bamus dan kami masih menunggu," ujar Asman.
Lebih dari itu, Asman mengatakan, pemerintah saat ini masih fokus merumuskan sejumlah peraturan pemerintah (PP) tentang ASN. Salah satu yang sudah diteken Presiden Jokowi adalah PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Kemudian ada lagi 6 PP yang kami uber sekarang, tinggal tahapan finalisasi. Sekarang kami fokus ke situ," ujarnya.
Pada 2016 lalu, Presiden Joko Widodo membubarkan 9 lembaga yang dinilai fungsi dan kerjanya tumpang tindih dengan instasi negara lain. (one)
Menpan-RB Sebut Calon Kepala Daerah Tak Bisa Jual Janji Angkat ASN
Menpan-RB memastikan para calon kepala daerah yang nantinya berkampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak bisa menjual janji soal pengangkatan ASN.
