- M Nadlir
VIVA.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan uji publik draft Peraturan KPU (PKPU) untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Uji publik dilakukan KPU sebelum draft PKPU tersebut dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah.
"Uji publik ini dilakukan untuk kodifikasi terhadap PKPU terkait Pilkada serentak 2018," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jakarta, Selasa 30 Mei 2017.
Dalam uji publik ini KPU mengundang lembaga pengawas Pemilu, lembaga peneliti hingga berbagai LSM dan NJO. Seperti Bawaslu, LIPI, KIP, KPI, Dewan Pers, Kemenkumham, Kemendagri, Akademisi, Perguruan Tinggi, Partai Politik, Pimpinan Media Massa, dan LSM/NGO.
"Kita berharap kehadiran mereka bisa memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap draft PKPU yang sudah kita buat sehingga penyelenggaraan pilkada serentak 2018 jauh lebih baik," paparnya.
Arief mengungkapkan hari ini ada lima PKPU yang akan diuji publik. Tahapan Program dan Jadwal (TPJ), Pencalonan, Pemutakhiran Daftar Pemilih, Logistik, dan Kampanye.
"Uji publik dilakukan guna menyempurnakan persoalan regulasi dengan menerima masukan-masukan dari para stakeholder," ujarnya.
Arif menambahkan uji publik akan dilakukan selam dua hari. Pada Rabu 31 Mei 2017, KPU akan melakukan uji publik empat rancangan PKPU, yakni PKPU tentang Dana Kampanye, PKPU tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, PKPU tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan PKPU tentang Pemilihan di Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat.
Dalam draft PKPU Tahapan, KPU menjadwalkan pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 di 171 daerah yang selenggarakan pilkada serentak 2018. Peresmian tahapan persiapan dilakukan pada 14 Juni 2017 dan tahapan Pilkada 2018 baru dimulai Oktober 2017.
"Tahapan baru dimulai Oktober nanti. Tetapi, kan ada pra tahapan yakni persiapan-persiapan yang banyak itu, mulai penyusunan anggaran, tanda tangan NPHD dan sebagainya," katanya.
