- VIVA.co.id/ Reza Fajri.
VIVA.co.id – Munculnya Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi dicurigai sebagai upaya melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa meminta masyarakat jangan apriori.
"Angket semata-mata ingin mengembalikan kembali, menata ulang keberadaan KPK, terutama dalam konteks di mana posisi KPK dalam sistem tata negara kita," kata Agun saat diskusi dengan tema Menyingkap Kinerja KPK, Sebuah Ihtiar Penegakan Hukum di kawasan Jalan Veteran, Jakarta, Senin 12 Juni 2017.
Politikus partai Golkar ini menjelaskan secara konstitusional tata negara kita hanya mengenal tiga lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Ke tiga cabang ini saling mengawasi dan mengontrol. Pertanyaannya, KPK posisi di mana? Siapa yang awasi dia supaya tetap akuntabel," ujar Agun.
Anggota Komisi I DPR RI mengungkapkan ikut membidani lahirnya KPK saat dari masa pemerintahan Presiden, BJ Habibie, hingga diresmikan di era Presiden Megawati. Pembentukan KPK sejak awal untuk menjawab ketidakpercayaan masyarakat terhadap Kepolisian dan Kejaksaan.
Ia menambahkan KPK saat dibentuk diberi kewenangan lebih dibanding Kejaksaan dan Kepolisian. "Bahkan KPK bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang populer," ungkapnya.
Agun mengaku sebagai orang yang ikut membidani lahirnya KPK tidak tersinggung meski namanya sempat dikaitkan dengan khusus e KTP. "Saya datang memenuhi panggilan, dan mengikuti semua proses di KPK, saya tidak tersinggung," ucapnya.
Atas dasar itu, Agun meminta masyarakat tidak terjebak dengan opini, Pansus angket KPK sebagai upaya melemahkan lembaga anti rasuah ini.
"Tolong bebaskan dari opini yang sudah terbentuk. Pansus akan bekerja secara transparan dan akuntabel. Kita akan membuka ruang bagi siapa pun yang ingin berdialog dan memberi masukan," ujarnya.
