Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Sabtu, 17 Juni 2017 | 00:04 WIB
  • Sekolah 8 Jam Sehari, Menteri PPPA Kirim Surat ke Mendikbud 

  • Oleh
    • Finalia Kodrati,
    • Anwar Sadat
Sekolah 8 Jam Sehari, Menteri PPPA Kirim Surat ke Mendikbud 
Photo :
  • VIVA.co.id/ Bimo Aria
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise

VIVA.co.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi berencana mengubah jumlah hari sekolah menjadi lima hari, dari Senin sampai dengan Jumat. Namun, jam pelajaran setiap harinya ditambah menjadi minimum delapan jam, sehingga para siswa bisa libur selama dua hari pada Sabtu dan Minggu

Menanggapi hal tersebut, menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan, terkait dengan rencana tersebut banyak masalah yang muncul. Salah satunya anak-anak yang berada di Indonesia Timur yang membutuhkan waktu cukup lama dalam menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah atau sebaliknya.

"Banyak masalah yang muncul, ada ibu-ibu telepon ke saya, dia bilang, 'bu itu anak-anak kita kalau pulang sekolah itu jam 4 sore. kalau pulang jam 4 tiba di rumah malam, mereka lapar,'. Itu contoh bahwa mulai ada respon dari masyakat," kata Yohana di kediamannya jalan Denpasar Raya Nomor 1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan Jumat malam 16 Juni 2017

Menurut Yohana, saat ini Presiden Joko Widodo meminta Mendikbud untuk mengkaji terlebih dahulu kebijakan tersebut sebelum ditetapkan. Yohana menilai semestinya Mendikbud memikirkan hak anak sebelum membuat kebijakan.

"Jadi pak presiden minta untuk dikaji kembali kita tunggu saja. Kami juga sudah menyurati dan mendikbud supaya melihat juga hak-hak anak, karena anak-anak itu tidak boleh terlalu fokus sekolah. Mereka juga memerlukan waktu untuk sosialisasi," ujarnya 

Masalah hak, lanjut Yohana, banyak sekali. Ada hak guru-guru yang mengajar juga. Anak-anak yang ke Sekolah pagi ini juga belum tentu sudah makan pagi, terus bagaimana nanti kalau sekolah mereka sampai sore. "Perlu dikaji ulang, presiden sudah minta menteri untuk mengkaji ulang dan memutuskan kebijakan ini untuk anak-anak di Indonesia," ujarnya.