- VIVA/Fajar GM
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempermasalahkan kunjungan tim panitia khusus (pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke sejumlah narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dia menilai pertemuan itu sebagai hal yang wajar.
Pertemuan berlangsung Kamis kemarin, 6 Juli 2017. Sejumlah anggota pansus yang melakukan pertemuan itu adalah Masinton Pasaribu, Agun Gunandjar, Misbakhun, serta Arteria Dahlan.
Menurut JK, pansus yang terbentuk di tengah proses persidangan kasus korupsi e-KTP yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPR itu, sekadar melaksanakan prosedur pelaksanaan hak angket yang diatur undang-undang.
"Tidak apa-apa. Itu kan tidak ada yang salah. Silakan saja," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jumat 7 Juli 2017.
JK mengingatkan, pertemuan juga adalah tindak lanjut terhadap pelaporan yang diterima Pansus di posko yang mereka bentuk. Selaku lembaga perwakilan rakyat, JK menyampaikan bahwa DPR adalah lembaga yang mengesahkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, dasar hukum lembaga KPK.
Tidak Salah
Dengan demikian, menurut JK, tidak ada yang salah juga jika DPR menjalankan fungsi pengawasan kesesuaian pelaksanaan undang-undang itu oleh KPK. Salah satunya, dengan bertemu para koruptor yang dijebloskan KPK ke penjara.
"Hak angket itu ya hak, dari DPR untuk mengevaluasi sesuatu. KPK sudah melalui 15 tahun. Ya tak ada salahnya kalau DPR yang membuat undang-undang untuk KPK itu untuk mengevaluasi apa yang dia buat," ujar JK.
JK sekaligus meminta KPK tidak bersikap khawatir atas setiap tindakan Pansus angket DPR. Pasalnya, Pansus hanya melaksanakan prosedur kerja yang sah. Selain itu, JK mengatakan, dukungan terhadap lembaga yang kerap disoroti atas keberhasilannya mengungkap banyak kasus korupsi itu juga besar.
"Jangan kalau KPK seperti khawatir. Tidak apa-apa. Masyarakat juga toh mempunyai tanggung jawab prinsip agar KPK diperkuat. Tapi ada hal-hal tertentu yang perlu dievaluasi," ujar JK. (ren)
