Dukung Pansus Angket KPK, Alumni UI Gunakan Sumber Waras

Ikatan Alumni Universitas Indonesia beserta mahasiswa datangi gedung DPR
Sumber :
  • VIVA.co.id/Eduward Ambarita

VIVA.co.id – Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI) beserta beberapa mahasiswa mendatangi Gedung DPR guna memberikan dukungan terhadap Panitia Khusus Angket terhadap KPK.

Mahfud: Upaya Lemahkan Terjadi Tiap Periode, tapi KPK Tetap Tegar

Kedatangan Alumni dan Mahasiswa UI Bangkit untuk Keadilan ini juga memberikan pernyataan sikap sebagai gerakan moral sebagai kampus perjuangan. Mereka juga mendesak digelar dialog dengan sejumlah elemen masyarakat agar evaluasi terhadap KPK dapat dilakukan menyeluruh.

"Kami mengharapkan penyelidikan yang dilakukan pansus hak angket terhadap institusi KPK meliputi bidang keuangan, mekanisme kerja, profesionalitas, efektifitas, efisiensi dan lain sebagainya," kata Ketua Badan Pekerja Alumni dan Mahasiswa UI Bangkit untuk Keadilan, Herry Hernawan, dalam forum audiensi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juli 2017.

KPK Ditantang Berani Tuntut Hukuman Mati Koruptor Bansos

Herry menilai evaluasi terhadap KPK penting dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat belakangan ini. Ia melihat, salah satu kinerja KPK yang disoroti adalah saat menyelidiki kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras.

Padahal, kata dia, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan pembelian lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI tersebut bermasalah.

Bantah Isu Taliban, Pimpinan KPK: Adanya Militan Pemberantas Korupsi

"Kami menilai, sebagaimana juga dirasakan oleh masyarakat, bahwa akhir-akhir ini KPK telah melakukan tebang pilih, antara lain menghindar dengan tidak menindaklanjuti dugaan korupsi di Rumah Sakit Sumber Waras,” kata Herry.

Sementara itu, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan bahwa pihaknya menerima masukan dari masyarakat tersebut. "Kita mengejar sebuah keadilan dan mengejar sebuah kebenaran yang dilandasi kejujuran masing-masing," kata Agun.

Agun berpendapat, suatu lembaga negara tidak boleh antikritik. Ia menyayangkan pansus angket KPK ini dianggap menggembosi KPK. "Presiden boleh berganti, lembaga negara boleh berganti, tapi kalau ada institusi negara yang tidak bisa dikritik, tidak mau diawasi ini kan jadi problem ke depan,” katanya. (one)

Cita Citata.

KPK Selidiki Aliran Uang dari Vendor Bansos Ke Cita Citata

Terkait kasus suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat eks Mensos, Juliari Batubara dan menyeret Cita Citata,

img_title
VIVA.co.id
26 Maret 2021