- VIVA.co.id / Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang membangun wilayah terdepan atau pulau perbatasan Indonesia. Namun ia tetap memberikan catatan.
Menurut Fahri Hamzah, pos lintas batas negara yang belakangan ini dibuat megah juga harus disertakan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
"Saya apresiasi Presiden membangun kedaulatan dalam pembangunan fisik," kata Fahri saat rapat koordinasi pengelolaan perbatasan negara di Jakarta, Rabu 12 Juli 2017.
Fahri yang juga Ketua Tim Pengawas Perbatasan DPR, mengingatkan masih ada pekerjaan pemerintah dalam membenahi wilayah perbatasan.
Pekerjaan itu, kata dia, seperti masih adanya ketimpangan ekonomi antara warga Indonesia dengan negara tetangga di sekitar perbatasan.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur perlu diperhatikan karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Terutama dengan Malaysia dan negara yang lebih maju dari kita, maka garis perbatasan itu gak ada gunanya. Karena apa pun, kalau di sana lebih sejahtera, rumah sakit lebih dekat, ya pindah orang. Bahkan bisa pindah kewarganegaraan," katanya.
Dalam acara yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan itu, dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Komunikasi Rudiantara.
Wiranto mengatakan, saat ini pemerintah memang tengah fokus membangun wilayah perbatasan tidak hanya secara fisik.
Hal itu terlihat dari dibangunnya ribuan meter jalan di wilayah Papua, NTT serta Kalimantan. Pembangunan jalan tersebut, juga disertai sarana penunjang lainnya yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti rumah sakit, sekolah dan pasar.
"Sehingga diharapkan pada akhir 2019 pembangunan jalan paralel di perbatasan sesuai dengan target yang ditetapkan," kata Wiranto.
