Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Jumat, 14 Juli 2017 | 20:40 WIB
  • Fahri Sesalkan Pemerintah Konsultasikan Perppu Ormas ke MK

  • Oleh
    • Toto Pribadi
Fahri Sesalkan Pemerintah Konsultasikan Perppu Ormas ke MK
Photo :
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Istana soal adanya konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum dikeluarkan perppu ormas. Menurut dia, langkah tersebut tak boleh dilakukan.

"Tak boleh konsultasi ke MK. MK majelis hakim yang menyidang. Enggak ada istilah menyebutkan dia bisa buat keputusan di depan. Dia buat keputusan di belakang. Kok tiba-tiba konsultasi ke MK," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat 14 Juli 2017.

Ia pun mengimbau Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali ke 'jalan yang benar'. Sebab, perppu tersebut menunjukkan seperti bukan Indonesia yang diciptakan pasca reformasi. Ia menyebutnya sebagai 'abad gelap'.

"Ini merampas secara masif kebebasan orang berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Kita enggak mau, Indonesia yang begini bukan Indonesia yang besar. Indonesia yang besar, yang bebas dan merdeka. Kita jauh kembali ke belakang," kata Fahri.

Ia pun setuju dengan pendapat pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan perppu ini lebih kejam dari zaman Belanda, Orde Lama ataupun Orde Baru. "Sembrono. Ini bahaya sekali, segeralah, tarik perppu itu," kata Fahri.

Sebelumnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Walau digugat, pihak pemerintah tetap optimistis kalau perppu itu akan berlaku. Mengingat sebelum dikeluarkan, pemerintah sudah berkonsultasi dengan MK. Atas gugatan itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hak semua warga untuk menempuh jalur konstitusi.

"Tetapi pemerintah meyakini langkah-langkah yang diambil dengan cukup hati-hati, cermat, karena melibatkan seluruh stakeholder. Kami juga tentunya melakukan konsultasi dengan MK. Kami meyakini itu (menang)," kata Pramono Anung, di Istana Bogor, Jumat 14 Juli 2017.