- Nur Faishal/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Lembaga peneliti Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch menemukan persepsi buruk di masyarakat tentang perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan institusi Polri.
Berdasarkan survei yang dilakukan secara nasional, publik meyakini sistem perekrutan di lembaga kepolisian dan CPNS masih rentan penyimpangan.Temuan itu menyimpulkan, kurangnya kepercayaan masyarakat dipengaruhi berbagai faktor yang langsung dirasakan.
"Berdasarkan hasil survei, saat mendaftar kerja jadi PNS dinilai sebagai sektor terkorup. Karena 56 persen masyarakat menyatakan bahwa mereka pernah diminta uang secara ilegal oleh pihak tertentu ketika menggunakan jasa atau interaksi dalam sektor ini," kata peneliti Polling Center, Heny Susilowati saat menyampaikan survei antikorupsi di kawasan Jakarta Pusat, Kamis 20 Juli 2017.
Sementara itu, sebanyak 50 persen responden juga menyatakan lembaga kepolisian masih terindikasi korup. Hal ini tak terlepas dari kesempatan masyarakat yang masih kerap berhubungan dengan anggota kepolisian, sehingga pengalaman tersebut menimbulkan kesan negatif.
"50 persen masyarakat yang pernah berhubungan dengan kepolisian, dan 13 persen dari total responden menyatakan pernah dimintai uang atau hadiah secara tidak resmi," ujarnya.
Koordinator Divisi Investigasi ICW, Febri Hendri, menduga masih adanya stigma buruk di masyarakat terhadap lembaga negara tentang korupsi akibat informasi yang diterima masyarakat tidak secara utuh tersampaikan.
Tim Saber Pungli yang tengah gencar dilakukan kepolisian ternyata tidak begitu pengaruh atas perbaikan di Korps Bhayangkara itu.
"Kalau menurut kami, kepolisian lebih banyak (penindakan) luar institusi kepolisian. Kalau penindakan di internal, persepsi terhadap polisi pasti menurun," ujar Heny.
Sebanyak 2.235 responden dimintai tanggapannya berdasarkan multistage random sampling dan dilakukan di 34 provinsi sejak April - Mei 2017. Ini merupakan tahun kedua Polling Centre melakukan survei di masyarakat terhadap tren korupsi di Indonesia.
Mengikuti tren korupsi, Polling Centre menilai instansi yang berhubungan dengan pendidikan atau guru serta layanan administrasi publik berada di posisi terbawah. Sedangkan di posisi menengah adalah proses pengadaan barang dan jasa, pengadilan, sistem anggaran dan universitas. (ase)
