- VIVA.co.id / Eduward Ambarita
VIVA.co.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memberikan catatan kepada pemerintah atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu itu merupakan perangkat hukum atas munculnya persoalan radikalisme, intoleransi dan ekstrimisme. Namun, Perppu No 2 Tahun 2017 itu tidak boleh membahayakan perlindungan bagi kebebasan berserikat.
"Bahwa pembubaran organisasi merupakan pembatasan yang paling serius atas kebebasan berserikat, yang hanya diperkenankan dalam hal adanya kegentingan yang memaksa," kata Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Selasa 25 Juli 2017.
Nur Kholis, di satu sisi, menilai langkah pemerintah membatasi ruang gerak terhadap kelompok radikal dinilai sangat tepat. Hal itu tak terlepas dengan dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia, karena dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa.
Namun dia menyesalkan pembekuan ormas tersebut justru diputuskan tanpa melalui proses peradilan. "Kami ingin mengatakan peraturan itu berpotensi melanggar di kemudian hari. Kami juga mengingatkan pemerintah," ujarnya.
Dia menganggap, lahirnya Perppu itu bisa dikhawatirkan menjadi 'senjata' untuk melawan setiap kelompok yang mengkritik pemerintah.
Bukan tidak mungkin, adanya gerakan massa atau aksi demonstrasi oleh berbagai elemen masyarakat justru dilabelkan sebagai ancaman.
"Contoh ada gerakan mahasiswa atau petani atau mungkin di lapangan lepas kontrol. Oleh pemerintah dicap melakukan kekerasan. Dianggap dan dimasukkan dalam kategori misalnya radikalisme," kata dia. (ren)
Komnas HAM Persilahkan Bintang Emon Melapor
Komnas HAM sayangkan fitnah terhadap Bintang Emon.
