- VIVA.co.id/ Dwi Royan (Semarang)
VIVA.co.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak setuju jika ada Pengawai Negeri Sipil yang terbukti terlibat organisasi kemasyarakatan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diumumkan ke publik.
"Menurut saya dan saran saya ojo kesusu diumumke'. Diajak dialog dulu, kalau dialognya sudah tidak mempan, maka silakan saja kalau diambil sikap (diumumkan). Tapi dialog dulu lebih baik," kata Ganjar di Semarang, Selasa, 25 Juli 2017.
Menurut Ganjar, jalan dialog tersebut akan lebih bijak agar mereka bisa dirangkul dan dikembalikan lagi ke ideologi bangsa yang lebih baik. "Siapa tahu kemudian dia mengaku, oh iya saya salah dan kemudian balik untuk memperbaiki. Wong yo sedulure dewe, sopo ngerti dia lagi punya pikiran yang berbeda kemudian dia sadar. Itu akan lebih baik," ujarnya.
Ganjar mengumpamakan kondisi itu seperti di Aceh dulu. Saat itu banyak warga yang bergabung dalam organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemerintah pun saat itu mengambil sikap bijak dengan jalur dialog agar mantan anggota GAM yang duduk di pemerintahan bisa kembali lagi ke ideologi bangsa.
"Ketika dulu ada GAM, (anggota) GAM-nya balik. Gubernurnya kalau pidato cerita, saya dulu GAM, saya ini itu, dan (mengaku) kembali pada pangkuan ibu pertiwi. Ini kan baik, " ujar Ganjar.
Ia mengklaim, belum ada jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terbukti mengikuti keanggotaan HTI. Pihaknya pun tak melakukan pendataan khusus terhadap para PNS. Sebab, hal itu akan sangat sulit dilacak dan minimnya informasi soal hal tersebut.
"Saya lebih untuk melihat dulu. Yang penting sekarang manfaat mudaratnya saja. Ketika kemudian itu maslahat maka tidak terlalu soal tapi ketika itu banyak mudaratnya tidak boleh. "
Namun, pihaknya mendukung rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar aparatur negara harus memiliki sikap loyal dan konsisten terhadap keputusan negara. (ase)
