Kasus Suap Bakamla, KPK Periksa Politikus PDIP

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
Sumber :
  • ANTARA/Wahyu Putro A

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Politikus PDIP, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi terkait kasus dugaan suap proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Ali Fahmi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nofel Hasan.

Bos PT CMIT Divonis 5 Tahun Bui dan Uang Pengganti Rp15 Miliar

"Ali Fahmi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NH," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin 31 Juli 2017.

Novel Hasan merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla. Sementara Ali adalah staf khusus Kepala Bakamla, Arie Soedewo. Selain Ali Fahmi, penyidik juga memanggil saksi lainnya di antaranya dua PNS pada Bakamla, Wakhid Mamun dan Trinanda Wicaksono. Kemudian, ada anggota tim tekhnis pengadaan di Bakamla, Dikki Triwasananda, dan Slamet Tripono selaku karyawan.

Terpidana Kasus Suap Anggaran Bakamla Dijebloskan ke Lapas Cipinang

"Mereka juga diperiksa selaku saksi untuk melengkapi berkas tersangka NH," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, dalam kasus ini KPK telah menetapkan lima tersangka. Sementara POM TNI menjerat satu tersangka yang merupakan anggota TNI aktif.

Korupsi Proyek Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara

Kasus itu berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi.

Sejumlah tersangka telah divonis bersalah oleh hakim. Dalam semua persidangan, terungkap adanya peran Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang diduga menjadi pelaku utama dalam perkara suap empat pejabat Bakamla ini.

Meskipun telah dicegah bepergian ke luar negeri, kader PDIP itu tidak terdeteksi KPK keberadaannya hingga saat ini.

Dalam dakwaan jaksa KPK kepada beberapa terdakwa suap satelit monitoring, Ali Fahmi disebut sebagai staf Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo. Dia diduga jadi perantara suap antara Eko Susilo Hadi dan pengusaha Fahmi Darmawansyah, serta ke sejumlah anggota DPR RI. (mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya