- VIVA.co.id / Eka Permadi
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, masih ada permasalahan dan pungutan liar (Pungli) dalam pelayanan terhadap masyarakat. Terkait berbagai keluhan masyarakat ini, ia mengakui telah bertemu dengan Ombudsman.
"Hasil pertemuan kami dengan Ombudsman, di mana paling banyak keluhan masyarakat berkaitan dengan e-KTP, surat kematian, surat keterangan lahir," kata Tjahjo usai mengisi materi dalam Workshop Satgas Saber Pungli se-Indonesia di Ancol, Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2017.
Tjahjo berharap, ke depan masyarakat tidak hanya melaporkan berbagai penyelewengan, terutama yang menyangkut kementerian dalam negeri ke Ombudsman. Namun, ia meminta masyarakat melaporkannya langsung pada dirinya.
"Permasalahannya ini kan warga beraninya lapor ke Ombudsman. Lapor ke kita kalau bisa. Kelurahan mana, kecamatan mana, siapa oknumnya, itu kan enak," kata dia.
Meski begitu, Tjahjo mengapresiasi langkah Ombusman yang telah bersedia menampung semua keluhan masyarakat. Ia berharap, Ombudsman mempunyai mekanisme untuk menyelesaikan semua laporan masyarakat.
"Mudah-mudahan Ombudsman sudah punya pola, yang melapor juga sudah memberikan data. Kemarin ketemu Ombudsman juga sudah saling sharing data, agar kita bisa mencermati masalahnya apa kok sampai ada pungli," ujarnya menambahkan.
Tjahjo mengakui sampai saat banyak sumber pungli di seluruh Indonesia, termasuk di jajaran kementerianya. Ia menegaskan, pemerintah terus berupaya memberantas pungli dengan berbagai cara, seperti pelayanan satu pintu, revolusi mental hingga membentuk berbagai satgas. (mus)
KPK Eksekusi Sanksi Etik Eks Karutan Achmad Fauzi soal Kasus Pungli
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) eksekusi sanksi etik mantan Kepala Rutan cabang KPK Achmad Fauzi berupa permintaan maaf secara langsung.
