Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Sabtu, 12 Agustus 2017 | 13:57 WIB
  • Pengacara Tak Terima, First Travel Dianggap Menipu

  • Oleh
    • Lutfi Dwi Puji Astuti,
    • Lilis Khalisotussurur
Pengacara Tak Terima, First Travel Dianggap Menipu
Photo :
  • VIVA.co.id/ Zahrul Darmawan
Calon jemaah segel kantor First Travel di Depok

VIVA.co.id – Promo ibadah umrah murah yang ditawarkan PT First Anugerah Karya Wisata, atau First Travel berujung pada kasus hukum. Pemilik First Travel, yang merupakan pasangan suami istri, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan, ditangkap Badan Reserse Kriminal Polri, Rabu malam, 9 Agustus 2017.

Mereka diduga menipu dan mengumbar janji dengan menawarkan biaya umrah murah.Bahkan, lantaran para jemaah calon umrah tak juga diberangkatkan, Andika dan Anisa pun dituduh telah menelantarkan ribuan klien-nya.

Mengenai hal ini, Kuasa Hukum First Travel, Eggi Sudjana membantah kasus penelantaran pemberangkatan puluhan ribu jemaah umrah kliennya sebagai penipuan.

"Definisi penipuan dikaitkan dengan penggelapan, menggunakan nama palsu. Tak gunakan identitas sebenarnya, sehingga transaksi tidak sesuai. Klien saya tak melakukan itu, tak ada unsur itu. Ini wanprestasi. Tak ada penipu. Apa yang ditipu," kata Eggi dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 12 Agustus 2017.

Ia menambahkan, kegiatan First Travel ini sudah berjalan selama 7 tahun dan berjalan dengan baik. Bahkan sudah 50 ribu jamaah umrah yang diberangkatkan ke tanah suci tanpa ada protes.

"Ini bukan penipuan dan belum masuk ranah pidana, masih perdata. Dibuktikan tim waspada investasi, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Kementerian Agama telah memberikan kesempatan memberangkatkan dalam kurun waktu November hingga Desember 2017,” ujarnya.

"Masing-masing lima ribu sampai tujuh ribu jemaah. Kedua, memberikan peluang untuk tak mau berangkat untuk refund 30 sampai 90 hari kerja. Jatuhnya sampai Desember nanti. Jika poin-poin ini tak bisa dilaksanakan baru bisa dipidana. Kenapa sekarang langsung dibekukan kementerian?" kata Eggi.

Ia pun mempertanyakan, di mana konsistensi kesepakatan pada 18 Juli untuk memberangkatkan atau pun refund dana jemaah haji. Eppi, menuding Kementerian Agama telah mengkhianati pertemuan.

"Fakta hukum boleh berangkat lagi sampai Januari 2018. Boleh refund dan ditutup programnya. Tak bisa usaha ditutup. Lalu minta ganti, minta ganti sama Kemenag dan polisi," kata Eggi. (asp)