Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Sabtu, 12 Agustus 2017 | 14:28 WIB
  • Korban First Travel Desak Bentuk Crisis Center

  • Oleh
    • Lutfi Dwi Puji Astuti,
    • Lilis Khalisotussurur
Korban First Travel Desak Bentuk Crisis Center
Photo :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Penutupan Program Umrah First Travel

VIVA.co.id – Kuasa hukum korban penipuan keberangkatan umrah, Aldwin Rahardian mendorong agar pemerintah segera membuat crisis center korban penipuan First Travel. Dengan adanya crisis center tersebut, dia berharap, jumlah korban dan kerugiannya bisa terdata.

"Jemaah harus dikembalikan haknya. Pemerintah harus bertanggung jawab, karena yang memberi izin dan mencabut Kemenag (Kementerian Agama). Kita dorong segera buat crisis center dengan institusi terkait," kata Aldwin di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 12 Agustus 2017.

Menurutnya, crisis center ini bertujuan untuk mendata berapa korban sesungguhnya dari First Travel. Tak hanya itu, melalui crisis center juga bisa didata kerugian real jamaah.

"Dan, berapa aset yang ada sesungguhnya di First Travel. Aset disita, uang disita harus dikembalikan ke jemaah. Berbanding lurus dengan apa yang sudah dikeluarkan jemaah," kata Aldwin.

Ia menilai, minimal jemaah bisa terpenuhi hak-haknya, meskipun hanya setengah dari dana yang dibayarkan untuk umrah. Meskipun, dia yakin pengembalian dananya tak akan berbanding lurus.

"Daripada lost sama sekali. Minimal ada hak yang kembali," kata Aldwin.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid meminta, agar crisis center untuk para korban First Travel segera dibentuk. Sebab, tidak ada lagi alasan untuk tak membentuknya.

"Kenapa? Kita khawatirkan akan terus berulang selama kultur masyarakat kita belum berubah. Ada yang berminat bisnis besar, ada berminat ibadah yang luar biasa, itu akan membangun masalah-masalah. Ketika sistem kita belum siap," kata Sodik pada kesempatan yang sama.

Ia menambahkan, crisis center perlu dibentuk agar ada koordinasi antara kementerian, Kepolisian, dan Imigrasi. Dari sisi hukum, agar aset First Travel disita, dijual, dan digunakan untuk refund biaya umrah jemaah.

"Secukupnya seadanya, jangan sampai mereka terima nol sama sekali. Minimumnya aset dikembalikan," kata Sodik. (asp)