- ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian kunjungan ke Bali. Salah satu agenda kunjungannya adalah membagikan ribuan sertifikat tanah yang tuntas diurus di pemerintahan Kabupaten Badung.
Sebelum membagi-bagikan ribuan sertifikat, Jokowi menyempatkan diri menyapa warga menggunakan bahasa Bali. "Punapi kabare, becik inggih? Rahajeng sareng sami (Bagaimana kabarnya, baik ya? Semoga semua baik-baik saja)," sapa Jokowi di Bali, Jumat 8 September 2017.
Salam itu pun disambut antusias oleh warga yang berkumpul. Jokowi kemudian sempat membuat lelucon. Ia meminta kepada warga yang hadir untuk mengangkat tinggi-tinggi sertifikat tanah yang telah diberikan. Mantan Wali Kota Solo itu mengaku akan menghitung jumlahnya.
"Coba diangkat tinggi-tinggi sertifikatnya, semuanya, akan saya hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, duabelas, tigabelas, tiga ribu lima ratus," kata Jokowi disambut gelak tawa warga.
Jokowi ingin memastikan jika sertifikat tanah telah diterima oleh warga. Ia tak ingin penyerahan hanya simbolik belaka. Menurutnya, di seluruh Indonesia saat ini ada 126 juta bidang tanah yang mesti disertifikasi.
"Sekarang baru 46 juta, jadi masih kurang banyak sekali," papar Presiden.
Ia menjelaskan, tahun ini pemerintah menargetkan menyelesaikan 5 juta bidang tanah untuk disertifikasi. "Biasanya 400-500 ribu. Tahun depan 7 juta harus diserahkan kepada masyarakat. Tahun 2019, ada 9 juta sertifikat diserahkan," kata dia.
Dengan disertifikatkan, buku kepemilikan lahan sudah tak bisa diklaim oleh pihak lain. Dengan sertifikat, warga juga bisa menggunakannya lahan mereka menjadi agunan bank. "Tapi hati-hati kalau mau disekolahkan di bank, dihitung, dikalkulasi, tidak hanya dipakai, bisa dicicil enggak, hati-hati. Apalagi sertifikatnya dijual, terus dipakai beli mobil.
Nah ini mulai, ini yang tidak boleh. Kalau ke bank dapat Rp200 juta, pakailah untuk modal investasi, jangan diutak-atik uang bank untuk kesenangan," saran Jokowi.
Pada kesempatan itu, Jokowi berpesan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat. "Menteri BPN katanya kurang direktur dan tambah direktur sekarang 4.500 sehingga lebih cepat ngukurnya. Jadi tidak ada alasan lagi ngukurnya lamban," ujar Presiden. (ren)
