Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 14 September 2017 | 17:00 WIB
  • Amnesty International Yakin Isu Rohingya Tak Picu Terorisme

  • Oleh
    • Harry Siswoyo,
    • Bayu Nugraha
Amnesty International Yakin Isu Rohingya Tak Picu Terorisme
Photo :
  • VIVA.co.id/SOS ACT Dok
Pengungsi dari etnis Rohingya di Rakhine State yang melarikan diri ke Bangladesh, melalui jalan yang lembab dan sungai kotor.

VIVA.co.id – Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid meyakini konflik etnis Rohingya di Myanmar tidak akan memicu terjadinya aksi teror di Indonesia.

"Enggak lah jauh," kata Usman di Jakarta, Kamis, 14 September 2017.

Sejauh ini, kata dia, tidak ada bukti hukum yang membuktikan kausalitas sebab akibat krisis di Rohingya dengan kelompok garis keras di Indonesia.

"Memang ada kelompok ARSA (The Arakan Rohingya Salvation Army) yang mengklaim atas penyerangan pos polisi, tapi apakah ada hubungan Indonesia dan hubungan dengan aksi teror di Indonesia, saya kira masih jauh," katanya.

Bukan Sentimen Agama

Terlepas dari hal tersebut, ia menambahkan, memang pemerintah harus melakukan upaya pencegahan agar masalah Rohingya tidak merembet ke dalam negeri.

Dalam menyikapi masalah Rohingya, ia meminta harus memahami dari segala sisi termasuk secara etnosentris. Sebab, selama ini masalah Rohingya berkembang menjadi penyerangan terhadap muslim.

"Benar etnis Rohingya mayoritas muslim. Tapi apakah seluruh etnis muslim dimusuhi di Myanmar itu beda lagi," katanya.

Baca Juga:

"Nah, tugas pemerintah atau amnesty ini menjelaskan secara faktual yang memang sesuai keadaan yang sebenarnya. Benar memang muslim diserang, tapi bukan lantas merasa ini serangan agama lain ke agama Islam," dia menambahkan.

Untuk itu, ia pun meminta kepada publik agar sama-sama mencegah setiap upaya mengeksploitasi krisis Rohingya sebagai sentimen agama yang sempit apalagi untuk mendorong tindak terorisme.

"Yang terbaik itu mendorong proses stabilitas keamanan, penyelamatan pengungsi dan proses investigasi terhadap pelanggaran HAM yang terjadi dan mendorong Myanmar atas pelanggaran itu," ujarnya.