Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 14 September 2017 | 18:55 WIB
  • Rusuh di Papua, Pilkada 2018 Bisa Terganggu

  • Oleh
    • Beno Junianto,
    • Fajar Ginanjar Mukti
Rusuh di Papua, Pilkada 2018 Bisa Terganggu
Photo :
  • VIVA/Anisa Maulida
Ilustrasi/Pengamanan polisi di kerusuhan

VIVA.co.id – Rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua 2018 bisa terganggu karena adanya kerusuhan yang disebabkan Pilkada juga, yang hingga hari ini belum mereda di lima kabupaten di Provinsi Papua.

Adapun, lima kabupaten yang masih mengalami kerusuhan akibat sengketa Pilkada serentak 2017 itu adalah Intan Jaya, Kepulauan Yapen, Tolikara, Jayapura, dan Puncak Jaya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hari ini, Kamis, 14 September 2017, melakukan konsultasi ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto supaya kerusuhan di lima kabupaten bisa diredam sebelum tahapan utama Pilkada serentak 2018 dimulai.

"Kami minta, bagaimana arahan Pak Menko untuk mengambil solusi kapan (kepala daerah terpilih) dilantiknya. Kalau tidak selesai, implikasinya ke Pilkada Provinsi Papua tahun depan," ujar Tjahjo di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Tjahjo menyampaikan, kerusuhan di lima kabupaten di sana secara umum disebabkan ketiadaan pengertian dari masyarakat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil pilkada di sana adalah berketetapan hukum tetap dan mengikat (in kracht). Seperti diketahui, kerusuhan terjadi usai MK di Jakarta mengeluarkan keputusan atas sengketa hasil pilkada di sana.

"Mereka beranggapan simpel saja. MK tak pernah datang ke sana, kok bisa memutuskan ada yang kalah? Ini sesuatu yang sulit. Padahal sudah kami jelaskan, mereka tidak bisa menerima," ujar Tjahjo.

Tjahjo menyampaikan, Menko Wiranto memutuskan pembentukan tim kecil dari lima lembaga pemerintah untuk menuntaskan perselisihan antarmasyarakat di kelima kabupaten sebelum akhir Oktober 2017.

Kelima lembaga itu adalah Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenkum HAM, Polri, dan BIN. Tim kecil akan datang langsung ke kabupaten-kabupaten itu serta membuat kajian dan mengupayakan solusi untuk mendamaikan kubu-kubu yang bertikai.

"Mereka akan menghitung dampaknya bagaimana jika suasana belum damai. Kalau didamaikan, tapi masih ada yang tidak puas, bagaimana dampaknya. Kita berhitung strategis bagaimana dari sisi keamanan, ketertiban, dari sisi oposisi di Papua," ujar Tjahjo. (ase)