- VIVA.co.id/Fajar GM
VIVA.co.id – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla enggan memberi pendapat terkait polemik pembelian senjata oleh institusi di luar TNI - Polri. Polemik timbul, pertama-tama dipicu oleh pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengklaim ada pengadaan sebanyak 5.000 pucuk senjata api oleh institusi itu.
JK menyampaikan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, dalam konferensi persnya pada Minggu, 24 September 2017, telah memberi keterangan yang menurutnya benar terkait masalah ini.
"Pokoknya saya ikut Pak Wiranto. Apa yang dijelaskan Pak Wiranto. Pak Wiranto itu menjelaskan setelah Pak Gatot. Pak Wiranto (berarti) ya meluruskan (pernyataan Gatot)," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 26 September 2017.
JK enggan menanggapi munculnya pandangan bahwa Gatot harus mundur akibat beberapa pernyataannya sebagai Panglima TNI yang tak jarang kontroversial.
JK menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo sebagai Panglima Tertinggi TNI adalah satu-satunya pihak yang berhak menentukan keberlangsungan Gatot sebagai Panglima TNI. "Itu Presiden yang berhak menilai," ujar JK.
JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.
