- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA.co.id – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebut bulan Oktober saat ditanya wartawan terkait rencana pemerintah untuk mengganti menteri Kabinet Kerja yang ingin maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
Menteri yang digembar-gemborkan hendak maju adalah Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa. Ketua Umum Muslimat NU itu sudah secara resmi mendapat dukungan dari Partai Nasdem untuk maju di Pilkada Jawa Timur. Khofifah juga memiliki kemungkinan didukung sejumlah partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, dan Partai Demokrat.
JK menyampaikan, pemerintah baru akan memikirkan pengganti Khofifah saat ia benar-benar memastikan diri maju di Pilkada. JK lantas menyebut Oktober sebagai waktu yang tepat untuk mengganti menteri.
"Nanti, Oktober nanti lah (waktu untuk membicarakan pengganti-pengganti menteri)," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 26 September 2017.
Menurut JK, Oktober dipilih karena di bulan itu, tahapan pendaftaran pasangan calon Pilkada 2018 dimulai. Sementara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017 sebenarnya mengatur tahapan pendaftaran paslon baru dilaksanakan pada 8 - 10 Januari 2018. "Pendaftaran Oktober kan?" ujar JK.
Ia menyampaikan penggantian harus dilakukan karena pemerintah tidak memperkenankan seorang menteri terbagi fokusnya antara bekerja untuk pemerintah, serta berkampanye Pilkada.
Sementara, terkait Khofifah, JK menyampaikan bahwa menteri yang sudah menjabat sejak awal pemerintahan Jokowi - JK itu memang telah melapor Jokowi terkait keinginannya untuk maju di Pilkada Jatim. "Ya, sudah lapor. Tapi ya tentu, bagi saya, saya bilang itu hak Ibu Khofifah sendiri (untuk maju di Pilkada)," ujarnya.
JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.
