Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Senin, 9 Oktober 2017 | 14:47 WIB
  • Kapolri: Ada Tiga Daerah Rawan Konflik Pilkada Serentak 2018

  • Oleh
    • Lis Yuliawati,
    • Dwi Royanto (Semarang)
Kapolri: Ada Tiga Daerah Rawan Konflik Pilkada Serentak 2018
Photo :
  • VIVA.co.id/ Dwi Royanto (Semarang)
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian

VIVA.co.id – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah berpotensi rawan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Karena itu, Polri akan melakukan penanganan khusus di wilayah tersebut. 

"Pilkada nanti yang agak rawan nanti yakni Jawa Barat. Karena itu lumbung yang cukup besar, " kata Tito di sela acara Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian Semarang, Senin, 9 Oktober 2017.

Selain Jawa Barat, Tito menyebutkan, wilayah lain yang juga sensitif dan rawan konflik yaitu Papua. Daerah lain yang punya potensi konflik suku, agama, ras dan antargolongan yaitu Kalimantan Barat.  Ketiga daerah tersebut, menurut Tito, masih terus dipetakan untuk dibuatkan langkah-langkah antisipasi. "Masih ada delapan bulan Pilkada ini, jadi kami minta kepala wilayah para Kapolda, Kapolres melakukan langkah-langkah antisipasi. Saya juga sampaikan langkah-langkah yang harus dikerjakan," ujarnya. 

Ia menjelaskan, langkah strategis Polri menghadapi Pilkada dilakukan lebih dini hingga Desember 2017 mendatang. Hal itu agar setiap pemangku wilayah, seperti Kapolda dan Kapolres, bisa langsung melaksanakan pendekatan agar konflik sosial tidak terjadi. "Nah, yang melaksanakan baik kami akan pertahankan bila perlu promosi, kalau tidak melaksanakan ya (pejabatnya) saya ganti, saya cari yang lebih baik," ujar Tito.

Tito menyebutkan,  situasi jelang Pilkada kali ini cenderung sejuk. Namun tensinya akan meningkat jika waktu semakin dekat. Lantaran itu, ia berkomitmen melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo untuk potensi konflik sosial semaksimal mungkin. Hal itu agar stabilitas politik dan keamanan terus terjaga.

"Bahasa pak Presiden kan upayakan jangan sampai memanas. Artinya biasa hangat tapi dalam rangka kompetisi dan kontestasi politik tapi jangan sampai terjadi gangguan keamanan ketertiban masyarakat, " katanya.

Salah satu cara Polri menekan konflik sosial, lanjut dia, dengan pendekatan-pendekatan dengan semua stakehokder terkait Pilkada, seperti KPU, Bawaslu serta TNI. Termasuk pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, agama dan media massa. 

"Kami akan bangun terus menerus. Bahkan Pak Presiden menggarisbawahi tadi karena TNI/Polri adalah pilar utama kemanan negara ini. Kalau tegak dan solid maka NKRI akan kuat," ujar Tito.

Presiden Joko Widodo meminta agar Polri di semua level untuk mempersiapkan betul menghadapi Pilkada 2018 serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Ia menginginkan agar polisi bisa melakukan pemetaan sedini mungkin adanya potensi konflik. Termasuk menjaga soliditas bersama dengan unsur TNI.

"Jadi preventifnya harus dilakukan. Sumber-sumber (konflik) yang kita perkirakan memprovokasi juga harus dipetakan. Siapa orangnya, mereka akan melakukan apa, intelijen kita harus punya data yang komplet soal ini. Jangan sampai setelah kejadian kita baru cari air untuk memadamkan," kata Jokowi. (hd)