Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 12 Oktober 2017 | 11:25 WIB
  • Kapolri Perintahkan Jajarannya Tak Terpengaruh Isu Senjata

  • Oleh
    • Syahrul Ansyari,
    • Reza Fajri
Kapolri Perintahkan Jajarannya Tak Terpengaruh Isu Senjata
Photo :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Kapolri Jenderal Tito Karnavian

VIVA.co.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan soal polemik senjata dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR pada Kamis, 12 Oktober 2017. Tito mengatakan, mengenai senjata ini sudah ditangani oleh tim yang dikumpulkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Kemarin sudah masuk ke rapat yang teknis, untuk membentuk tim pengaturan regulasi persenjataan, perizinan dan lain-lain. Ini sudah dimulai," kata Tito di ruang rapat DPR, Senayan, Jakarta.

Oleh karena itu, Tito berpikir bahwa polemik mengenai senjata api, termasuk yang di Brimob, tidak menjadi polemik yang berkelanjutan. Dia menyerahkan sepenuhnya pada tim itu.

"Karena biarkan tim internal pemerintah dulu untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi, dan nanti tentunya dari Polhukam akan menyampaikan ke publik," ujar Tito.

Tito mengatakan polemik ini juga tidak perlu berlanjut, karena bisa mengganggu hubungan Polri dan TNI. Dia mengungkapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga sudah menyampaikan ke Polri bahwa hubungan TNI-Polri harus solid.

"Saya sudah perintahkan jajaran Polri jangan terpengaruh dengan isu-isu ini. Jangan juga ada pihak ketiga yang goreng isu ini sehingga hubungan TNI dan Polri jadi terkorbankan. Ini akan merugikan bangsa dan rakyat," kata Tito.

Di rapat ini, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo juga mengatakan polemik senjata sudah selesai. Menurutnya, ini adalah urusan koordinasi pemerintah khususnya di bawah Menkopolhukam.

"Isu senjata yang diramaikan oleh Saudara Panglima (Jenderal Gatot), menurut saya ini sudah selesai karena ini sebetulnya urusan pemerintah, koordinasi pemerintah yang buruk. Namun belakangan kita sudah dapat penjelasan Menkopolhukam bahwa urusan ini sudah diselesaikan dengan baik antarinstansi di bawah pemerintah dan Menkopolhukam," ujar Bambang. (ase)