- VIVA/Agus Rahmat
VIVA – Presiden Joko Widodo mengaku sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) agar kepala daerah tidak lagi kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, yang lagi marak.
Itu dikatakan Presiden, saat mengumpulkan seluruh kepala daerah dari gubernur, bupati dan wali kota di Istana Negara, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.
"Ini pada takut semua OTT. Takut? Ya, jangan ambil uang. Nggak perlu takut kalau kita nggak ngapa-ngapain. Jadi akan keluar Perpres nanti untuk membangun sistem," kata Presiden Jokowi di Istana Negara.
Sistem yang dibangun itu, menurut Presiden Jokowi, adalah elektronik budgeting, elektronik planning (perencanaan) dan elektronik program. "Sistem itu akan mengurangi menghilangkan OTT-OTT tadi. Kalau sistem ini berjalan nggak ada yang namanya OTT," ujar Jokowi.
Namun selain sistem, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta pimpinan daerah tidak ikut main-main dengan APBD.
Karena menurut Presiden, kalau para kepala daerah sudah berani bermain anggaran, tidak akan ada yang bisa membantu. Bahkan, sebagai Presiden, ia tidak akan bisa melarang penegak hukum untuk memproses hukum para kepala daerah itu.
"Nggak bisa bilang jangan kepada KPK. Itu nggak bisa. Saya bantunya hanya ini, membangun sistem. Kita bangun bersama-sama," jelas Jokowi. (ren)
KPK Minim OTT, Alex Marwata: Banyak Pejabat Negara Sudah Tahu HP Disadap
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan alasan mengapa lembaganya jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) belakangan ini.
