Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Jumat, 3 November 2017 | 18:37 WIB
  • KPK Awasi Uang Puluhan Triliun untuk Proyek LRT dan MRT

  • Oleh
    • Bayu Adi Wicaksono,
    • Edwin Firdaus
KPK Awasi Uang Puluhan Triliun untuk Proyek LRT dan MRT
Photo :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa
Perkembangan Proyek LRT Jabodebek

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mengawasi jalannya proyek Light Rail Transit Jakarta Bogor Tangerdang Depok dan Bekasi. Selain proyek senilai Rp27,5 triliun itu, KPK juga mengawasi proyek Mass Rapid Transit.

Dua megaproyek itu menjadi salah satu materi yang dibahas pimpinan KPK ketika bertemu dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Edi Sukmoro, dan jajarannya di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 3 November 2017.

"Tadi kami juga membahas bagaimana yang sekarang sedang dibangun. Dibahas juga MRT, LRT kami bahas juga. Itu kan angkanya cukup besar. Anda bisa bayangkan (proyek LRT) Rp27,5 (triliun). Proyek e-KTP saja baru Rp 5 triliun kan. Anda bayangkan ini kalau enggak kita jaga," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, usai menerima kunjungan Edi.

PT KAI merupakan investor proyek LRT, sementara Adhi Karya bertindak sebagai kontraktor. Skema pendanaan proyek itu, yakni Rp9 triliun, melalui Penyertaan Modal Negara, yang masing-masing diberikan kepada Adhi Karya sebesar Rp1,4 triliun dan PT KAI sebesar Rp7,6 triliun. Sedangkan sisanya, senilai Rp18 triliun, dibiayai melalui pinjaman bank.

Saut mengatakan, pengawasan yang dilakukan KPK tidak harus berujung pada penindakan dan proses hukum. KPK akan turut membangun sistem pencegahan agar proyek-proyek tersebut tidak diselewengkan. Apalagi, kata Saut, kereta api merupakan instrumen penting membangun peradaban bangsa.

"Jadi, maksudnya begini, KPK itu kan dari awal sudah dikatakan kami harus masuk ke pencegahan. Kereta api ini kan membangun peradaban. Bayangkan sekarang kereta api itu begitu bagus. Orang-orang antre, ramah, sopan. Struktur itu akan kami amati terus, supaya nanti kulturnya orang Indonesia jadi lebih baik. Jadi tidak hanya bicara angka saja, tapi kami bicara lagi yang namanya aset entangible (aset yang tak berwujud)," kata Saut.

Bicarakan Aset

Menurut dia, kerja sama dan koordinasi dengan PT KAI telah dijalin KPK sejak 2012. Dari kerja sama itu, dia mengungkapkan banyak perubahan positif yang terjadi di tubuh PT KAI dan tata kelola perkeretaapian. 

Selain mengenai proyek MRT dan LRT, dalam pertemuan ini, kedua instansi membahas mengenai aset-aset PT KAI yang merupakan milik negara yang saat ini dikuasai pihak lain. Saut mengatakan, KPK turut membantu PT KAI mencari solusi terkait aset-aset yang tumpang tindih.

"Akan ada juga sejumlah kementerian, sejumlah badan-badan lain yang kami akan ajak duduk sama-sama dengan PT KAI untuk membereskan beberapa hal dan cari solusi. Karena ada yang tumpang tindih. Nanti ini kami mau cari solusi apakah itu nanti perundangannya, tata kelolanya, dan bisnis prosesnya nanti kita lihat," kata Saut.

Dikuasai Pihak Lain

Sementara itu, menurut Edi, PT KAI membutuhkan bantuan dan asistensi KPK karena terdapat aset-aset KAI yang saat ini dikuasai pihak lain. 

Menurutnya, PT KAI sedang berupaya menata ulang dan merapikan aset-aset itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Sebenarnya kerja sama dengan KPK ini sudah dari tahun 2012, kami sudah komunikasi terus bersama KPK. Ini akan meningkat terus kebutuhan untuk kemudian pelayanan kepada masyarakat maka aset-aset ini kami coba tata kembali dan rapikan," kata Edi.

Edi menuturkan, saat ini PT KAI melayani lebih dari satu juta penumpang setiap harinya. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding dua tahun lalu yang hanya sekitar 500 ribu penumpang per hari. Dengan meningkatnya jumlah penumpang, PT KAI harus meningkatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki agar pelayanan kepada penumpang tetap prima.

"Ini kan dibutuhkan pembicaraan dengan KPK dengan asistensi atau didampingi KPK terus mengembalikan aset-aset negara," kata Edi. Bukan hanya aset di Jakarta, ada juga sejumlah aset milik PT KAI di luar Ibu Kota, seperti Semarang, Madiun, Lampung dan Medan yang saat ini dikuasai pihak lain.

"Ini bukan cuma di Jakarta, kami juga bicarakan tadi soal aset-aset yang ada di luar Jakarta bahkan di luar Jawa pun kami bicarakan salah satunya di Medan. Sehingga harapan kami jika aset-aset ini bisa ditata kembali, maka angkutan masal yang berbasis rel kereta api yang dikehendaki pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar," kata Edi. (ren)