- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Ketua DPR Setya Novanto agar kooperatif dalam proses pemeriksaan penyidik yang tengah mengusut dugaan kasus korupsi e-KTP. Jika tak digubris maka KPK bisa memanggil secara paksa Novanto.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan penjemputan paksa mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, disebutkan jika dalam tiga kali tidak bersedia diperiksa, KPK bisa menerapkan pemanggilan paksa.
"Kalau pada panggilan ketiga tidak hadir, maka KPK berdasarkan hukum kan bisa memanggil dengan paksa seperti itu," kata Wakil Ketua KPK Laode di kantornya, Jakarta, Senin, 13 November 2017.
Di sisi lain, Laode mengharapkan, Novanto agar hadir dalam pemeriksaan berikutnya. Ia tetap meyakini, Novanto bisa memberikan keterangannya kepada penyidik baik sebagai saksi atau pun statusnya telah ditetapkan tersangka. "Ya, kita berharap beliau bisa hadir tanpa harus ada paksaan," ujarnya.
Seperti diketahui, agenda KPK hari ini, penyidik direncanakan memeriksa Novanto sebagai saksi pada tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sudihardjo. Perusahaan tersebut salah satu konsorsium yang memperkerjaan proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun di Kementerian Dalam Negeri.
Lewat surat berlogo DPR, Novanto menjelaskan alasan ketidakhadirannya ke KPK lantaran pemeriksaaan sebagai wakil rakyat harus melalui izin presiden terlebih dahulu. Apalagi status Novanto merupakan Ketua DPR. Surat yang ditujukan kepada KPK ini juga ditandatangani Novanto selaku Ketua DPR.
Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin
Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin
