- ANTARA Foto/Rosa Panggabean
VIVA - Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menjelaskan, dalam prosedur pergantian panglima TNI, Presiden bisa mengirimkan satu nama saja kepada DPR. Kemudian, komisi terkait yakni Komisi I akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan.
"Nanti diproses di Komisi I, apakah DPR menyetujui atau tidak. Kalau menyetujui lanjutkan. Kalau tidak menyetujui, nanti Presiden kirim satu nama lagi sampai kemudian disetujui oleh DPR," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2017.
Dia menyebut syarat untuk menjadi panglima adalah TNI aktif, bukan pensiunan. Kemudian, sang calon panglima adalah yang sedang menjabat sebagai kepala staf atau pernah menjadi kepala staf dan masih aktif.
"Bisa dari darat, laut, dan udara. Kemudian di dalam UU itu juga dinyatakan dapat digilir. Kata dapat digilir merupakan penekanan supaya ada kesamaan," ujar Hasanuddin.
Menurut Hasanuddin, secara aturan memang tidak ada halangan jika Presiden kembali memilih dari Angkatan Darat, karena pemilihan itu adalah hak prerogatif Presiden. Namun, supaya adil, dia menilai yang mendapat giliran sebaiknya dari Angkatan Udara.
"Boleh saja (AD lagi). Tapi logikanya begini. Hari ini Angkatan Darat. Sebelumnya Pak Moeldoko AD. Sebelumnya juga itu saya kira dijabat Angkatan Laut. Kalau dilihat seperti itu barangkali saatnya supaya adil, dari Angkatan Udara," kata dia.
Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Mengacu Undang Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, jabatan Panglima TNI disebut bisa dijabat secara bergantian dari setiap matra.
19 Pati TNI Naik Pangkat Lebih Tinggi, Ini Daftar Namanya
Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat dipimpin oleh Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan
