Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Rabu, 29 November 2017 | 19:35 WIB
  • Proyek Infrastruktur Pemerintah Tak Mampu Serap Tenaga Kerja

  • Oleh
    • Harry Siswoyo,
    • Bayu Nugraha
Proyek Infrastruktur Pemerintah Tak Mampu Serap Tenaga Kerja
Photo :
  • REUTERS/Lucky R./Antara Foto
Ilustrasi/Pembangunan di sektor infrastruktur.

VIVA – Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mencatat penyerapan tenaga kerja dari sektor konstruksi masih sangat kecil. Tak hanya itu, penyerapan tenaga kerja oleh sektor ini juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun ini.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, untuk mendorong sektor konstruksi sebagai penyedia lapangan kerja perlu ada perencanaan yang lebih matang dalam pengerjaan proyek infrastruktur.

"Kalau ada perencanaan, kan inginnya cepat. Inginnya instan sehingga harus selesai sekarang. Harus selesai bulan depan, sehingga akhirnya dengan alat-alat berat kan," kata Enny dalam sebuah seminar di Universitas Bakrie Jakarta, Rabu, 29 November 2017.

Ini Progress Pembangunan LRT Jabodetabek

Padahal, menurutnya, pembangun fisik infrastruktur yang dijalankan seharusnya turut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penyerapan tenaga kerja.

"Nah mestinya justru pembangunan infrastruktur bisa berdampak jangka pendek kalau itu bisa meng-create tenaga kerja, banyak lapangan kerja. Ini yang selama tiga tahun ini tidak mensinergikan itu," katanya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, persoalan penyediaan lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini. Karena itu, ia mengharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan program-program pembangunan demi terciptanya lapangan kerja baru.

"Ke depan, ini yang paling utama adalah ketersediaan lapangan kerja sementara kalau itu hanya diserahkan ke swasta, enggak akan terpenuhi target 2 juta lapangan kerja, makanya dibantu dengan program itu, dengan dana desa, DAK," kata Enny.

Pembangunan Arena Menembak Jakabaring untuk Asian Games 2018

Selain itu, ia pun menilai upaya pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan dan memberikan dampak yang signifikan.

"Pembangunan fisik infrastruktur sendiri nyatanya masih belum menunjukkan progres yang berarti," ujarnya.

Dari total 247 proyek strategis nasional, sampai 2017 hanya sembilan persen atau 22 proyek yang dinyatakan selesai. Sedangkan yang masih dalam tahap perencanaan atau persiapan mencapai angka 36 persen atau 88 proyek.

"Artinya, selama ini proyek infrastruktur dapat dikatakan mengalami stagnasi," ujar Enny.

Ia menuturkan, memang dampak infrastruktur baru bisa sepenuhnya dirasakan pada jangka panjang. Namun seharusnya dalam jangka pendek manfaat tersebut sudah mulai terlihat seperti meningkatnya penyerapan tenaga kerja terutama tenaga kerja sektor konstruksi. 

Pemasangan konstruksi

"Memang ada time-lag, pembangunan infrastruktur tidak serta merta hasilnya dapat dinikmati dalam jangka waktu dekat, tapi minimal ada akselerasinya," kata Enny.

Dari data yang dipaparkan, tercatat penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi pada tahun 2015 sebesar 7,72 juta jiwa atau sekitar 6,39 persen. Tahun 2016 penyerapan tenaga kerja sektor ini sebesar 7,71 juta jiwa atau turun 0,01 juta jiwa. Kemudian pada 2017, sektor konstruksi hanya menyerap 7,16 juta jiwa.

Dengan demikian dalam periode 2015-2017 tenaga kerja di sektor konstruksi menyusut 0,56 juta orang.

Begitu pula dengan upah riil buruh bangunan yang nyatanya menurun. Upah riil adalah upah nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Pada September 2015, upah riil harian buruh bangunan mencapai Rp66.158. Lalu, pada dua tahun berikutnya turun menjadi Rp65.768 pada 2016 dan Rp64.867 pada 2017. (ase)