Jokowi Minta Pencairan APBN 2018 Tak Dibuat Ruwet

Peringatan HUT PGRI
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA – Dalam arahannya pada penyerahan DIPA tahun 2018 di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo menekankan pada efisiensi penggunaan dana APBN 2018 yang mencapai Rp2.220,7 triliun.  Jokowi meminta, kementerian dan lembaga tidak mempersulit pencairan APBN 2018.

Yuk Simak! Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional 2022

"Saya minta pada seluruh menteri, lembaga, pemerintah daerah, untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN. Sehingga orientasinya adalah hasil, bukan orientasinya prosedur," jelas  Jokowi, di Istana Bogor, Rabu 6 Desember 2017. 

Jokowi mencontohkan nasib para guru. Di mana, untuk pencairan dana tunjangan, sangat sulit dan prosedural. Itu diperoleh Presiden, saat menghadiri HUT Korpri di Bekasi pekan lalu. 

Buka Beasiswa LPDP 2022, Menkeu Minta Pengelola Dana Abadi Transparan

"Para guru mengeluhkan mengenai rumitnya administrasi atau prosedur tunjangan, administrasi atau prosedur kenaikan pangkat, administrasi atau prosedur mengenai sertifikasi," jelas Jokowi. 

Karena prosedural yang ribet itu, maka energi para guru cenderung habis hanya untuk memperbaiki administrasi. Hal seperti ini, menurutnya tidak harus diribetkan. 

Sri Mulyani: Subsidi Jadi Belanja APBN Terbesar pada Januari 2022

"Ini saya kira, tidak hanya untuk urusan guru saja tapi urusan-urusan yang lain kita masih terbelit dengan hal-hal yang seperti ini. Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, hanya ruwet muter-muter di urusan-urusan itu," jelas mantan gubernur DKI itu. 

Persoalan seperti ini, hampir terjadi di banyak sektor baik tingkat pusat hingga daerah. Maka Jokowi tidak ingin hal serupa terulang, maka pencairan APBN 2018 diminta tidak ruwet. 

"Yang sampai hari ini belum bisa kita potong. Sebab itu segera semuanya, dari pusat, sampai ke daerah, sederhanakan ini," tegasnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya