- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews - Undang-Undang Tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI memungkinkan pilkada langsung di pemilihan gubernur tahun 2017. Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama menyatakan minatnya untuk maju di Pilgub 2017, meski DPR telah memutuskan bahwa pilkada kini melalui DPRD.
Artinya, Ahok menarik pernyataan sebelumnya bahwa dia tidak akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta karena malas jadi "budak" DPRD.
Ahok melandaskan niatnya itu pada Pasal 10 dan 11 UU Nomor 29 tahun 2007 tersebut. Pasal 10 UU Pemerintahan DKI Jakarta berbunyi: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Sementara Pasal 11 UU ini mengatur mengenai teknis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Namun, dia pesimis UU tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berlaku hingga tahun 2017. Dia berkaca pada manuver-manuver partai politik belakangan ini. Bukan tidak mungkin, UU itu direvisi dengan mengubah kalimat atau menghilangkan pasal 10 dan 11.
Ahok lantas mengkritisi Koalisi Merah Putih yang dia nilai memiliki agenda yang banyak untuk tetap memiliki kekuasaan di pemerintahan. "Semangat mereka kan mau mengganti semua. Lama-lama UU tentang Pemprov DKI juga akan berusaha untuk direvisi lewat DPR," ucap Ahok. (ita)
Baca juga:
