VIVA.co.id - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahyudin, menilai perlu adanya kajian yang bisa meluruskan mengenai Partai Komunis Indonesia dan peristiwa 1965.
Ini menyusul usulan dari Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di MPR, Ahmad Basarah, yang meminta negara meminta maaf kepada Presiden pertama, Soekarno dan keluarga.
"Sejarah sendiri memang harus diluruskan dulu, karena kita belum tahu, sejarah yang mana yang paling benar. Nanti dengan riset yang benar, baru proses maaf memaafkan, apakah perlu atau tidak dilakukan pemerintah. Apalagi menyangkut keluarga mantan Presiden Soekarno," kata Mahyudin saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin, 5 Oktober 2015.
Politikus Partai Golkar ini berharap dengan adanya riset yang mumpuni, proses maaf memaafkan tidak hanya menjadi sebuah seremoni belaka. Sebaliknya, pelurusan sejarah akan menjadi bagian dari bangsa ke depan.
Sebelumnya, Ahmad Basarah yang juga Wakil Sekretaris Jenderal PDIP dalam keterangan persnya menyatakan Presiden Soekarno adalah korban peristiwa G30S.
Sebab, akibat peristiwa tersebut, kekuasaan Presiden Soekarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII tertanggal 12 Maret 1967 karena dituduh telah mendukung operasi militer tersebut. [Baca selengkapnya ] (ase)
Mencari Keadilan di Den Haag
Ribuan orang jadi korban tragedi '65. Mereka butuh keadilan pemerintah
