Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo tetap meminta Komisi II DPR untuk menyetujui 18 nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Meskipun belakangan diketahui ada dugaan pelanggaran etika yang dilakukan beberapa orang pansel.
Permintaan itu disampaikan, setelah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, bertemu dengan Komisi II DPR. Komisi pun menyampaikan masukan-masukan kepada Presiden Jokowi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
Permintaan itu disampaikan, setelah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, bertemu dengan Komisi II DPR. Komisi pun menyampaikan masukan-masukan kepada Presiden Jokowi.
Baca Juga :
Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah
Melalui Pratikno, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan surat pada Rabu kemarin ke Komisi II. Kewajiban DPR untuk memilih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang ORI. Dalam peraturan itu disebutkan, DPR wajib memilih.
"Masukan tersebut akan digunakan untuk perbaikan pembentukan Pansel untuk anggota ORI periode selanjutnya. Terkait dengan hasil seleksi Pansel ORI saat ini Presiden meminta kepada anggota DPR untuk memilih 9 dari 18 calon yang sudah diajukan," jelas Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 21 Januari 2016.
Johan yakin, Komisi II akan menerima permintaan Presiden Jokowi ini seraya berjanji, memperbaiki cara pemilihan Pansel ORI agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
"Tadi dari informasi yang disampaikan Mensesneg sebenarnya Komisi II memahami penjelasan terkait dugaan pelanggaran pansel itu," kata mantan Jubir KPK ini.
Sebagaimana diketahui, Zumrotin dan Anis Hidayah melakukan pembicaraan dengan LSM. Adapun tujuan dari pembicaraan di Grup WA "Kawal Seleksi ORI" adalah dalam rangka meloloskan LSM-LSM tersebut menjadi capim ORI. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Melalui Pratikno, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan surat pada Rabu kemarin ke Komisi II. Kewajiban DPR untuk memilih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang ORI. Dalam peraturan itu disebutkan, DPR wajib memilih.
