VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mendesak pemerintah segera melakukan langkah-langkah untuk membebaskan 10 orang awak Kapal Motor Brahma 12, yang disandera oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Namun, Fadli mengingatkan pemerintah harus waspada karena penyanderaan berada di wilayah berbahaya.
"Dalam hal ini pemerintah harus segera mengumpulkan informasi dan mengontak dan koordinasi dengan pihak Filipina, karena Abu Sayyaf ini ada di daerah Basilan dan daerah Sulu. Jumlahnya sedikit tapi sangat-sangat militan," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2016.
Fadli menambahkan, gerakan kelompok Abu Sayyaf ini telah memakan banyak korban termasuk tentara Filipina.
"Mereka sangat ganas sekali, jadi pemerintah Indonesia harus segera mengontak Pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia harus segera mengirim negosiator untuk memastikan keselamatan warga negara kita," ungkapnya.
Terkait permintaan tebusan 50 juta peso atau setara Rp15 miliar yang diminta kelompok Abu Sayyaf, politisi partai Gerindra ini menyerahkan pada pemerintah dan tim pembebasan sandera.
"Soal nyawa warga negara Indonesia apa pun harus dilakukan," tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR, TB Hasanudin mengatakan, wilayah sekitar laut Sulawesi sampai dengan pantai Cotabato (Mindano Selatan), lokasi pembajakan kapal, merupakan daerah rawan dari kegiatan penyelundupan dan perompakan.
"Di sekitar wilayah Mindanao itu memang banyak faksi-faksi perjuangan seperti kelompok National People Army di bagian utara (sempalan faksi komunis), MNLF (Moro National Liberation Front), kemudian muncul MILF (Moro Islamic Liberation Front) dan juga kelompok bersenjata Abu Sayyaf," ujarnya.
Menurut politisi PDIP itu, semua kelompok tersebut punya teritorial masing-masing dengan tujuan masing-masing dan sulit dikontrol oleh Angkatan Perang Filipina.
"Untuk pencarian dan penyelamatan ke 10 WNI tersebut disarankan agar pemerintah melakukan upaya lain. Melalui pendekatan lunak lewat koordinasi dengan aparat intelejen setempat atau melalui tokoh warga negara Indonesia yang sudah tahunan berada di wilayah tersebut sebagai pelintas tradisional," katanya.
(mus)
