Aziz Syamsuddin: Mau Jadi Ketua Umum Partai Idealnya Gratis

Calon Ketua Umum Partai Golkar, Aziz Syamsuddin.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Angkotasan.

VIVA.co.id - Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin, enggan berkomentar terkait kabar pungutan Rp20 miliar bagi kandidat Ketua Umum Partai Golkar yang akan bertarung pada Munaslub di Bali pada 7 Maret 2016 mendatang. Menurut dia, persoalan itu masih sekedar wacana.

Puji Kinerja Airlangga, Luhut: Kalau Ada yang Gosok dari Luar, Kita Lawan Siapa Pun Itu

"Kita lihat aja nanti perkembangannya," kata Azis di Gedung DPR, Rabu 13 April 2016.

Sebagai salah satu kandidat ketua umum, Azis berharap tidak ada pungutan apa pun bagi para calo Ketua Umum partai Golkar yang akn bertarung di Munaslub mendatang.

Sekjen Beri Kode DPD se-Indonesia Minta Airlangga Aklamasi Pimpin Golkar

"Idealnya gratis," tegas Azis.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Mahyudin, mengatakan apabila panitia penyelenggara membutuhkan anggaran untuk pelaksanaan Munaslub, sebaiknya melakukan langkah yang wajar. Menurut dia, semua kader bersedia untuk ikut patungan.

Di Hadapan Bamsoet, Airlangga Tegas Bilang Tak Ada Munas Golkar hingga Desember 2024

"Lebih masuk akal kalau kami mengatakan iuran anggota, kalau tidak ada duit, daripada meminta kepada calon. Itu kader muda Golkar yang peduli, membuka rekening sumbangan untuk Munas Golkar, banyak yang mau nyumbang. Banyak yang mau lihat Golkar baik," tegasnya.

Sedangkan Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan tidak mungkin para calon Ketua Umum Partai Golkar mempunyai uang sebanyak Rp20 miliar untuk pendaftaran. Jumlah tersebut bahkan lebih besar dari biaya pelaksanaan Munas sebelumnya.

"Berdasarkan pengalaman kami saat Munas Bali tahun 2014 dengan 2000 kamar di 9 hotel di Bali tidak sampai Rp10 miliar kok. Lalu sisanya buat apa?" tanya Bambang.

Wacana penarikan setoran itu sebelumnya disampaikan Ketua Organizing Committee atau Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar, Zainudin Amali.

Menurut dia, gagasan itu muncul sebagai langkah untuk meminimalkan praktik jual beli suara.

Mengenai munculnya angka Rp 20 miliar, menurut Amali, hal itu belum menjadi keputusan final.

"Maka partisipasi yang diberikan ke daerah dipulkan di satu tempat, lalu penyelenggara memberikan ke peserta. Jadi, mereka tidak tahu ini dari calon siapa," kata Amali. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya